TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas membantah soal isu dirinya melakukan intimidasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Megawati dalam pidatonya di acara Pengumuman Daftar Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 dari PDIP, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Megawati pun menganggap, orang-orang yang menyebutnya, mengintimidasi Kapolri adalah orang yang tak mengerti aturan.

"Ada orang ngomong lho kok saya katanya mengintimidasi Kapolri."

"Ini orang bukan orang Indonesia kurasa. Masa enggak ngerti aturan," kata Megawati dilansir tayangan Breaking News Kompas TV, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Megawati menegaskan, ia adalah Warga Negara Indonesia, sehingga ia berhak untuk bertemu Kapolri.

Megawati juga mengungkit soal perannya dalam memisahkan TNI dan Polri ketika ia menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI).

"Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri, zaman presiden dulu. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu Kapolri," ungkap Megawati.

Menurut Megawati, Kapolri seharusnya bisa membuka pintu saat ia mengungkap keinginannya untuk bertemu.

Ketum PDIP ini juga menegaskan, ia hanya mengungkap keinginan untuk bertemu Kapolri kepada publik, bukan berniat untuk mengintimidasi.

Pasalnya jika Megawati melakukan intimidasi, maka itu tidak akan dilakukan di depan umum.

Baca juga: VIDEO Megawati Dipastikan Tak Hadiri Upacara HUT RI di IKN: Pilih di Sekolah Partai PDIP

"Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu. Kalau intimidasi saya enggak ngomong di depan umum," terang Megawati.

Megawati lantas mempertanyakan mengapa ia tak boleh bertemu Kapolri.

Karena hingga kini Kapolri masih belum memberikan tanda-tanda kesediaannya untuk bertemu Megawati.

"Kenapa enggak boleh ketemu Kapolri. Kapolrinya mau enggak ketemu saya, sampai hari ini enggak ada surat, 'Ibu Mega yang terhormat gitu, ayo kita ngobrol.' Memangnya saya mau ditangkep kalau ketemu Kapolri?" tegas Megawati.

Megawati 2 Kali Senggol Kapolri dalam Sepekan, Haidar Alwi: Diduga Ada Upaya Intimidasi

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menduga Megawati Soekarnoputri berupaya untuk mengintimidasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penilaian itu, disampaikan R Haidar Alwi merespons dua pidato Megawati dalam kurun waktu sepekan.

"Dua pidato yang menyenggol Kapolri dalam waktu sepekan saya rasa bukan kebetulan tapi patut diduga sebuah bentuk intimidasi terhadap Kapolri," kata R Haidar Alwi, Rabu (7/8/2024), dilansir WartakotaLive.com.

Menurut R Haidar Alwi, pidato pertama adalah ketika Megawati menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Melalui pidatonya, Megawati menyebut, penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi, termasuk Hasto Kristiyanto yang terseret kasus Harun Masiku di KPK.

Jika Hasto ditangkap, Megawati akan mendatangi Kapolri.

Baca juga: Sekjen F-PDR: Saat Ini Momentum Emas Megawati Jadi Tokoh Pemersatu Bangsa Melawan Kezaliman

Kemudian, pidato ke-dua adalah saat Megawati menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024).

Dalam pidatonya, Megawati kembali menegaskan akan mendatangi Kapolri.

"Sebagai salah satu tokoh bangsa, kritik dan masukan dari Megawati tentu dibutuhkan. Tapi ketika bernada gertakan atau ancaman apalagi diucapkan berkali-kali dalam waktu berdekatan, itu sepertinya bentuk intimidasi," kata R Haidar Alwi.

R Haidar Alwi menilai, pernyataan Megawati berkaitan dengan dua hal.

Pertama, terkait dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat di Pilpres 2024 yang ternyata tidak terbukti di MK dan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak November mendatang.

Ke-dua, terkait kasus hukum yang melibatkan kader-kader PDI Perjuangan, termasuk Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku yang ditangani KPK.

Baca juga: Megawati Instruksikan Kader PDIP Bangun Ikatan Dengan Rakyat Jelang Pilkada 2024

"Dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat itu kan tidak terbukti di MK. Sedangkan kasus Hasto ditangani KPK, bukan Polri. Penyidik KPK tidak hanya dari Polri. Ada dari internal KPK, Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya. Tapi yang disenggol kenapa hanya Kapolri? Ini kan tendensius sekali," jelas R Haidar Alwi.

R Haidar Alwi mengingatkan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan penegakan hukum tidak pandang bulu.

Ia percaya, Polri sebagai salah satu penegak hukum tidak menargetkan subjek tertentu, melainkan yang dikerjar itu adalah tindak pidananya.

"Di satu sisi Megawati sendiri yang bilang semua orang sama di hadapan hukum dan republik ini tidak dibangun untuk saling mengintimidasi. Tapi di sisi lain, pernyataan Megawati soal Kapolri malah bernada intimidasi. Iki piye toh?" tutup R Haidar Alwi.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Megawati 2 Kali Senggol Kapolri dalam Sepekan, Haidar Alwi: Diduga Ada Upaya Intimidasi.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)