Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi santai soal kabar yang beredar jika menteri dari NasDem bakal terkena perombakan atau reshuffle kabinet. 

Paloh mengaku belum mengetahui isu tersebut.

"Tapi, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apa pun yang beliau lakukan itu hak yang melekat," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Surya Paloh menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan pemerintahan.

Dia pun mencoba berpikir positif terkait isu tersebut.

"Tentu beliau akan mempertimbangkan baik-baik, kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positive thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar," ucapnya.

Diketahui, pada awal Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Jokowi-Maruf Amin 2019-2024, NasDem mendapatkan jatah tiga menteri.

Ketiganya yakni Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK).

Namun, satu per satu menteri asal NasDem terlibat kasus korupsi yakni Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo. 

Terkini, tersisa Siti Nurbaya Bakar selaku perwakilan NasDem yang duduk di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Baca juga: PDIP Tak Masalah Jokowi Copot Yasonna Laoly dari Menteri, Hasto: Kami Enggak Pernah Neko-neko

Baca juga: Hasto Tak Khawatir PDIP Bakal Diobok-obok: Belanda Saja Kita Lawan

Sebelumnya, Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet pada satu atau dua hari ke depan. 

Hal itu disampikan Ari merespon kabar Jokowi akan reshuffle Kabinet dalam waktu dekat.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal  14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu, (14/8/2024).

Menurut Ari, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Reshuffle tersebut dapat dilakukan bila diperlukan.