"Tapi, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apa pun yang beliau lakukan itu hak yang melekat," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan.

Menurutnya, Jokowi pasti mempertimbangkan dengan baik terkait masalah ini.

"Tentu beliau akan mempertimbangkan baik-baik, kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positive thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar," ucapnya.

Istana Membantah Isu Reshuffle Kabinet

Sementara itu, Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu.

Menurutnya, seperti yang disampaikan Jokowi, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut Jokowi, perombakan kabinet bisa saja dilakukan apabila diperlukan.

"Ya, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Beredar kabar Jokowi akan merombak empat menteri di mana dua di antaranya berasal dari parpol.

Eks Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet.

Presiden Jokowi kembali mengatakan bahwa perombakan tersebut dilakukan apabila diperlukan.

"Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu. Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Deni/Reza/Taufik)