Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

2 Politikus PDIP Soroti Pidato Jokowi: Nilai Presiden Kurang Lugas, Tak Singgung Utang Luar Negeri

Komentar dua politikus PDIP soal pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Suci BangunDS
zoom-in 2 Politikus PDIP Soroti Pidato Jokowi: Nilai Presiden Kurang Lugas, Tak Singgung Utang Luar Negeri
BPMI Setpres/Vico
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara DPR/MPR//DPD RI, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024). Komentar dua politikus PDIP soal pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan terakhir saat sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pidato yang disampaikan Presiden Jokowi lantas dikomentari oleh dua politikus PDI Perjuangan (PDIP).

Mereka adalah Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta dan Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.

Berikut respons yang disampaikan I Wayan Sudirta dan Ribka Tjiptaning mengenai pidato kenegaraan Jokowi.

I Wayan Sudirta

I Wayan Sudirta mengkritik Presiden Jokowi yang tidak lugas saat memberikan pidato kenegaraan terakhir dalam sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI.

Ia menyebut, Jokowi sama sekali tak menyinggung utang luar negeri yang membengkak di era pemerintahannya.

Termasuk mengenai persoalan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

Berita Rekomendasi

"Saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit."

"Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM. SDA," kata I Wayan Sudirta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Ia berujar, mantan Wali Kota Solo itu, juga tak menyoroti masalah kontroversi revisi KUHP hingga Omnibus Law.

Kemudian, hal yang terpenting, ucapnya, Jokowi tidak menyoroti masalah politisasi hukum untuk kepentingan penguasa.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Terakhir, Jokowi Ucapkan Terima Kasih ke Rakyat

"Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum. Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa."

"Seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di bidang hukum. Sementara kelompok lainnya seperti dicari-cari kesalahannya," ungkapnya.

Selain itu, I Wayan menyoroti turunnya indeks demokrasi yang juga tak disoroti Jokowi.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas