Di Hadapan Jokowi, Puan Singgung Politik Tanpa Nilai yang Buat Kebohongan Terdengar Jujur
Puan mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani membahas perihal politik tanpa nilai di dalam sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024.
Ia menekankan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara agar tidak membuat kebohongan terdengar jujur di mata rakyat.
Baca juga: Di Sidang Tahunan MPR, Ketua DPR Puan Maharani Singgung Fenomena No Viral, No Justice di Indonesia
Dalam sambutannya, Puan menekankan tentang hakikat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan rakyatnya kepastian untuk hidup sejahtera sesuai harkat dan martabatnya.
“Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi menjadi jalan untuk menciptakan diktator mayoritas maupun tirani minoritas, demokrasi yang membajak kekuasaan negara,” kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Puan mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Puan Tekankan Pentingnya Etika Politik
“Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” tuturnya.
Puan menyatakan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis.
“Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaraan akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,” terang Puan.
Oleh karena itu, politik berbangsa dan bernegara disebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.
"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.
Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR, Puan Tampak Anggun Kenakan Kebaya Bernuansa Emas Rancangan Didiet Maulana
Puan kemudian menyinggung soal prinsip demokrasi yang disampaikan pendiri negara Indonesia sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang memberi hidup, dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Lebih lanjut, Puan mengutip Sukarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan.