Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pegiat pendidikan menjadi salah satu kunci percepatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar di daerah.

Berbagai kebijakan Merdeka Belajar dari pusat yang disinergikan dengan program daerah dinilai mampu mempercepat proses transformasi pendidikan. 

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau Reisky Bestary menjelaskan dukungan pemda dan guru penggerak terbukti memuluskan langkahnya dalam implementasi Program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek.

"Keterlibatan pemda dan pegiat pendidikan dalam berbagai Program Merdeka Belajar cukup besar,” kata Reisky seperti dikutip dari live instagram Ngopi Bareng Bu Nunuk (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani), @nunuksuryani.

Menurut Reisky, sejak 2019 hingga 2023 di Riau terdapat lebih dari 8.400 guru yang direkrut melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Selain itu, terdapat 2.173 Guru Penggerak yang bersertifikat dimana 389 orang di antaranya telah menjadi kepala sekolah dan lebih dari 100 orang sebagai pengawas. 

Jumlah tersebut belum termasuk 2.187 guru penggerak yang berada di angkatan 10 dan 11. 

Tak hanya itu, dukungan Pemda yang besar juga turut melancarkan Piloting Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu.

Tercatat sudah 950 peserta PPG yang terundang melalui Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) di mana 936 orang diantaranya sudah memberikan konfirmasi kesediaan. 

"Yang tidak konfirmasi lebih karena meninggal dunia atau mata pelajarannya sudah tidak sesuai,” kata Reisky. 

Ia menjelaskan, sejatinya implementasi berbagai Kebijakan Merdeka Belajar di daerah bukan tanpa tantangan. 

Di Riau, misalnya, tantangan yang dihadapi antara lain berupa kondisi geografis daerah yang tidak semuanya daratan. Oleh karenanya, BGP Provinsi Riau menggagas Program “Tanjak” (Telusur Jejak Pendidikan Sudut Riau) dengan sasaran kecamatan terluar. 

Program ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kompetensi guru di kota dan daerah terluar.