Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyinggung soal Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diserang Brain Chiper Ransomware.

Bamsoet, sapaan akrabnya, menyinggung hal tersebut saat Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Berkaca dari serangan yang dialami PDNS 2, ia mengatakan ketahanan keamanan siber di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Bamsoet Harap Visi Trisakti Bung Karno Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Masih berkaca dari peristiwa yang sama, Bamsoet pun mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

"Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber," katanya.

Bamsoet mengatakan, dunia saat ini sudah memasuki era internet of military things atau internet of battlefield things.

Di era internet of military things, Bamsoet menyebut operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

Oleh karena itu, ia memandang sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber.

"Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," ujar Bamsoet.

Baca juga: DPR Minta Kejelasan Nasib Data Pribadi Masyarakat Setelah PDNS 2 Mengalami Serangan Siber

Kehadiran Angkatan Siber dinilai penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan.

"Lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur bikin geger.

Serangan ransomware ke PDNS ini mengakibatkan ratusan layanan instansi pemerintah mengalami gangguan, termasuk layanan dari Kemenkumham, Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, dan Pemerintah Daerah Kediri.