Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA) menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digagas oleh pemerintah.

Namun MGIA juga menekankan pentingnya pengawasan dan kritik konstruktif terhadap implementasi program ini.

MGIA adalah sebuah komunitas lintas profesi yang fokus pada gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah dan ibu hamil.

Ketua MGIA Lely Fitriyani menjelaskan, Indonesia sebenarnya terlambat dalam menerapkan program makan gratis di sekolah dibandingkan negara-negara lain dengan populasi besar.

Baca juga: Makan Anggaran Rp 71 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Dampak Penerapan Program Makan Bergizi

"Saat ini, 118 negara di dunia telah menerapkan program ini, dan 53 di antaranya telah menggratiskan makan bergizi di sekolah. Indonesia akan menjadi negara ke-54 yang menggratiskan program ini," kata Lely dalam diskusi publik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2024).

Sementara itu, Ahli Gizi MGIA, Syarifah Soraya, menambahkan berdasarkan tren global, cakupan penerima program makan bergizi di sekolah hanya mencapai 40-60 persen dari total siswa yang terdaftar.

"Jika target pemerintah adalah 45 juta pelajar, maka berdasarkan tren ini, kami perkirakan sekitar 20 juta anak akan tercover oleh program MBG," ujarnya.

MGIA juga menggarisbawahi bahwa penerapan program makan gratis di sekolah memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.

"Menurut perhitungan World Food Program (WFP), setiap pemberian makan kepada 100 ribu anak dapat menciptakan 1.377 lapangan kerja. Artinya, jika 20 juta anak berhasil menerima manfaat dari program ini, akan ada tambahan sekitar 275 ribu lapangan kerja, yang dapat berkontribusi 0,5-0,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Selain itu, MGIA menyoroti pentingnya peran perempuan dalam program ini, serta dampaknya terhadap pasar produksi sektor pertanian dan perikanan.

Baca juga: Amran dan Bamsoet Duduk Bareng, Kompak Dukung Makan Bergizi Gratis: Untuk Sejahterakan Rakyat

"Program ini akan menyerap banyak tenaga kerja perempuan dan menciptakan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian dan perikanan lokal," katanya.

Untuk mendukung keberhasilan program MBG, MGIA mendesak agar pemerintah melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesejahteraan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan akademisi.

Sebagai langkah konkret, MGIA mengumumkan beberapa inisiatif, di antaranya menggalang dukungan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program MBG dari tingkat kementerian hingga sekolah pelaksana.

Mengawal pembentukan payung hukum yang kuat untuk program MBG, dengan mengusulkan pembentukan undang-undang Makan Bergizi di Sekolah.

Mendesak pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penerapan program ini di wilayah pedalaman, seperti suku Sakai, Anak Dalam, dan Dayak.

Mendorong keterlibatan aktif asosiasi profesi terkait gizi dalam pelaksanaan program ini.

Memastikan program MBG ke depannya 100 persen menggunakan produk petani lokal.

Dengan inisiatif ini, MGIA berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.