TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membuka peluang menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal itu lantaran disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak melarang pihak luar menjadi dewan pembina.

Ketua Steering Committee Rapimnas dan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar, Adies Kadir mengungkap AD/ART Partai Golkar tidak secara eksplisit melarang orang luar untuk menjadi dewan pembina.

Adies mengungkap, peluang itu memungkinkan apabila ada perubahan AD/ART dalam mekanisme pemilihan dewan pembina saat Munas nanti.

Adapun untuk kebiasan di Partai Golkar selama ini, yang menjadi anggota dewan pembina merupakan kader senior.

"Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu," ujar Adies di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Namun Adies menyebut sejauh ini nama Jokowi belum dibahas untuk menjadi calon anggota dewan pembina.

Sementara itu sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membenarkan dirinya meminta Presiden Jokowi agar menjadi ketua umum.

Hal ini mengonfirmasi surat yang beredar dari sejumlah politisi senior Golkar yang ditujukan kepada Jokowi untuk diminta kesediaannya menjadi ketua umum.

Mereka meminta kesediaan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.

Ridwan sebagai salah satu sosok yang menandatangani surat tersebut membenarkannya.

Menurutnya hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Golkar.

Ridwan menyebut, tak ada yang salah atau dilanggar apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.

Sebab Golkar disebutnya sebagai partai terbuka dan demokratis serta merepresentasikan rakyat. Artinya siapa pun boleh untuk dicalonkan menjadi ketua umum.

Ridwan mengklaim bahwa Jokowi diusulkan menjadi ketua umum berdasarkan keinginan atau aspirasi dari pemilih Golkar.

Karena itu, politisi asal Jawa Timur tersebut bersama senior Golkar lainnya meminta kesediaan Jokowi untuk maju menjadi ketua umum.

Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi sandungan Jokowi maju, Ridwan mengatakan bahwa AD/ART masih bisa diubah di Musyawarah Nasional (Munas) karena merupakan forum tertinggi.

Untuk itu, Ridwan menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, Ridwan juga optimis dukungan dari para pemilik suara kepada Jokowi mencapai 90 persen, namun ia dan para koleganya masih menunggu kesediaan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.(*)