TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut)  menyatakan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pernyataan Gus Yaqut menanggapi kabar pemecatannya yang dilakukan oleh pengurus DPP PKB jelang digelarnya Muktamar  di Bali.

Gus Yaqut mengaku baru mengetahui kabar pemecatannya dari para jurnalis yang mengonfirmasinya pada Selasa (20/8/2024).

Ia mengaku tak tahu pasti soal pemecatan karena memang tak ada surat dari PKB.

Gus Yaqut menyatakan isu pemecatannya ini bak dagelan jelang Muktamar PKB.

Menteri Agama itu mengaku tak tahu pasti soal pemecatan terhadap dirinya karena memang tak ada surat dari PKB.

"Pecat dari apa? Tidak ada surat kepada saya."

"Lho, ini kok tiba-tiba mau muktamar main pecat. Dagelan saja."

"Memang sampai sekarang tidak ada undangan menghadiri muktamar."

"Tapi sampai detik ini saya masih anggota PKB," ujar Yaqut kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Dia juga menyatakan tidak mendapatkan undangan dari PKB untuk menghadiri muktamar yang akan digekar di Bali 24-25 Agustus 2024.

Gus Yaqut mengatakan terkait pemberhentian seseorang dari keanggotaan PKB telah diatur jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Dalam aturan tersebut, ketua umum partai tak bisa seenaknya memecat anggotanya karena harus melalui prosedur seperti keputusan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Sehingga dalam prosesnya, DPP perlu mengundang kader bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan sebagainya.

Dalam kepengurusan DPP PKB Periode 2019-2024, Gus Yaqut menjabat sebagai Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan.

PKB, menurut Gus Yaqut, adalah partai besar yang dilahirkan dari ijtihad para kiai NU serta berprinsip terbuka, modern dan kritis.

Dengan prinsip tersebut, dia menilai harus mewujudkan partai yang inklusif sekaligus membuka ruang kritis bagi para kader-kadernya.

Gus Yaqut optimistis dengan cara demikian, PKB akan semakin kokoh dan tidak melenceng dari rel perjuangan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri mengungkapkan PKB tak bakal mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan eks politisi PKB yang saat ini merupakan Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie ke Muktamar di Bali.

Ia mengungkapkan empat orang itu sudah bukan bagian dari PKB.

Selain itu, berbagai pernyataan yang disampaikan justru mendegradasi PKB di depan publik.

Keanggotaan partai untuk Gus Yaqut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Lukman Edy telah gugur alias dikeluarkan atau dipecat.

Diketahui situasi panas antara PKB dan PBNU masih belum menemukan titik penyelesaian hingga saat ini.

Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji 2024, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi.

Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.

Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU kemudian membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.

Tim itu sudah meminta keterangan dari mantan Sekjen DPP PKB, Lukman Edy, dan mantan politisi PKB yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atah Gus Choi.

Pansus yang dibentuk PBNU ini bahkan berencana memanggil Cak Imin.

Adapun pemanggilan Cak Imin pada Rabu (21/8/2024).

Berdasarkan undangan yang diterima, Cak Imin diminta hadir di ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta.

Cak Imin diminta menghadap tim Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.

Ada sejumlah agenda pada Muktamar PKB mendatang.

Di antaranya laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP selama lima tahun ini.

Kemudian akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan program atau garis-garis besar perjuangan PKB lima tahun ke depan.

Selain itu DPP PKB juga akan menentukan sikap terkait apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, atau tidak.

Pada Muktamar pekan depan juga akan meminta kesediaan Cak Imin, untuk kembali menjabat kembali sebagai Ketua Umum DPP PKB.

Pasalnya, semua DPW PKB telah menyampaikan keinginan Cak Imin menjabat Ketum PKB lagi.(*)