TRIBUNNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta KPU mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pencalonan Pilkada 2024.

Adapun putusan MK yang dimaksud itu adalah putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah oleh partai politik dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.

"Sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu, secara kelembagaan Bawaslu telah meminta kepada KPU untuk menaati dan segera melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi," kata anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024), dilansir Kompas.com.

"Khususnya yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pencalonan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, untuk diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan," imbuhnya.

Dalam hal ini, Bawaslu memastikan pihaknya akan mengawasi dan turut serta dalam pembahasan revisi Peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah yang disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

"Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi Peraturan KPU 8/2024 (tentang Pencalonan Pilkada) di DPR yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Puadi.

"Bagaimanapun, Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan a quo tidak dapat diajukan upaya hukum, dan semua pihak termasuk lembaga negara, wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK," kata dia.

KPU Tegaskan Manut Putusan MK

Sebelumnya, KPU juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya manut kepada putusan MK tentang syarat pencalonan kepala daerah tersebut.

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD.

Kemudian, putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.

“Untuk selanjutnya, tadi setelah kami lakukan rapat pleno terbuka hasil pasca PHPU di MK, kami juga sampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan Putusan MK,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca juga: Cuma Ganti 2 Pasal, DPR Tegaskan KPU Bisa Sahkan PKPU Pilkada Versi Putusan MK Senin Pekan Depan

Afifuddin mengatakan Putusan MK Nomor 60 dan 70 bakal dipedomani pihaknya dari proses pendaftaran Pilkada hingga pelantikan.

Saat pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 nanti, KPU akan berkiblat pada PKPU yang sudah disesuaikan dengan putusan MK.

“Saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah Indonesia akan memedomani aturan-aturan PKPU yang juga di dalamnya materi-materi Putusan MK terkait dengan yang diputuskan pada 20 Agustus kemarin,” tegasnya.