Format Surat Pernyataan CPNS Kemenkumham 2024, Beserta Link Download

TRIBUNNEWS.COM - Format surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024, beserta link downloadnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 untuk berbagai formasi jabatan.

Dalam syarat pendaftaran, pelamar wajib menulis surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024 sesuai indentitas dan latar belakang pendidikan.

Selain itu, dalam surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024 juga tercantum 10 poin pernyataan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa paksaan.

Surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024 dapat diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar serta wajib menggunakan e-meterai 10.000.

Lantas, bagaimana format penulisan surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024?

Berikut format penulisan surat pernyataan CPNS Kemenkumham 2024 lengkap dengan link downloadnya yang Tribunnews kutip dari laman Kemenkumham.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: …………………………………………………………..
Nomor Induk Kependudukan (NIK):…………………………………………………………..
Alamat: …………………………………………………………..
Jenjang pendidikan: …………………………………………………………..
Program Studi / Jurusan: …………………………………………………………..
Jabatan yang dilamar: …………………………………………………………..
Nomor telepon / HP: …………………………………………………………..
Alamat e-mail: …………………………………………………………..

Merupakan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Baca juga: Link PDF Jadwal Tes Kesehatan Fisik Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2024

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;