TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, memberikan tanggapannya terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.

Diketahui, Kaesang belakangan ini menjadi sorotan publik setelah menggunakan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER untuk pergi ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya, Erina Gudono.

Atas dugaan gratifikasi tersebut, Nawawi mengatakan KPK akan menindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada Kaesang, terutama asal-usul fasilitas itu.

Hal itu untu mengetahui, apakah pembayaran jet pribadi berasal dari kantong pribadi Kaesang, atau ada kaitannya dengan jabatan penyelenggara negara yang dimiliki oleh keluarganya, mengingat suami Erina ini adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, kakak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka, adalah Wakil Presiden Terpilih 2024 dan mantan Wali Kota Solo.

Lalu ipar Kaesang, Bobby Nasution, juga menjabat sebagai Wali Kota Medan yang kini maju sebagai calon Gubernur Sumatra Utara.

"Tentu perlu diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh yang bersangkutan, ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan penyelenggara negara yang disandang keluarganya."

"Melakukan klarifikasi atas isu-isu tersebut adalah merupakan lingkup tugas kewenangan KPK. Yang bersangkutan (Kaesang) mungkin memang bukan penyelenggara negara, tapi semua publik mengetahui siapa sosok yang bersangkutan," kata Nawawi, Jumat (30/8/2024), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Nawawi menuturkan Direktorat Gratifikasi ataupun Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK bakal menindaklanjuti setiap laporan atau aduan dari masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk soal Kaesang.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan surat undangan untuk Kaesang.

Nantinya, Kaesang akan diminta untuk klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi saat ia pergi ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono.

Baca juga: Usai Kaesang, Roy Suryo Yakin Foto Bobby Menantu Jokowi Keluar dari Jet Pribadi Embraer adalah Asli

"Surat sedang dikonsepkan, surat undangan," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Kantor KPK RI, Jumat siang.

KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaesang," tutur Alex.

Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara.

Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat.

Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian.

"Kalau kami mendapat informasi dari masyarakat seperti itu, dan kami tidak mengklarifikasi, ya enggak benar juga."

"Bisa jadi kita tahu, bahwa suap atau gratifikasi, modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara," papar Alex.

Ubedilah Kritik Kaesang

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98, Ubedilah Badrun, mengkritik gaya hidup mewah Kaesang Pangarep, termasuk soal penggunaan jet pribadi ke AS.

Baca juga: VIDEO KPK Sedang Siapkan Surat Undangan Untuk Kaesang: Minta Klarifikasi Soal Jet Pribadi

Menurutnya, Kaesang dan Erina yang menggunakan jet pribadi berbanding terbalik dengan situasi gen Z yang hidup dalam kesulitan.

"Hari-hari ini 9,9 juta gen Z menganggur. Ironi ya saya kira, anak Presiden yang juga gen z hidup mewah," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ubedilah bersama kuasa hukumnya mendesak KPK agar laporan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ditindaklanjuti.

Menurutnya, apa yang dilakukan Kaesang menyewa jet pribadi seharga miliaran rupiah mengonfirmasi laporannya 2,5 tahun lalu.

"Tindak pidana korupsi pencucian uang Gibran Kaesang. Bisa ditracing beritanya di media sudah cukup banyak," ungkapnya.

Ubedilah juga menyayangkan pernyataan beberapa pihak, yang mengatakn anak presiden bukan pejabat negara.

Dia menilai justru yang bersangkutan adalah anak nomor satu di negara ini.

"Saya kira salah pernyataan itu karena yang bersangkutan juga anak pejabat negara," kata Ubedilah.

"Jadi tentu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Penyalahgunaan jabatan," urainya.

Ubedilah meyakini KPK yang bekerja berdasarkan Undang-undang maka sudah seharusnya lembaga anti rasuah itu tidak tebang pilih.

"Karena ini kalau putra presiden tidak dipanggil saya kira KPK tidak menjalankam fungsi nya. Tidak menjalankam amanah undang-undang," ujarnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reynas Abdila)(Kompas.com/Irfan Kamil)

Baca berita lainnya terkait Gaya Hidup Anak & Menantu Jokowi.