Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dekan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, Tommy Kurniawan menyatakan pihaknya siap melawan barisan oknum yang berniat menggelar muktamar PKB tandingan.

Muktamar tandingan ini dikabarkan bakal digelar awal September antara di Jakarta atau Surabaya.

Isu digelarnya muktamar PKB tandingan ini sebelumnya diungkapkan Sekretaris DPP PKB Malik Haramain dan melibatkan eks Sekjen PKB Lukman Edy.

Inisiasi ini karena muktamar ke-VI PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 yang menetapkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum, dinilai janggal dan melanggar AD/ART partai.

Baca juga: Muktamar PKB Digugat Mantan Sekjennya ke Kemenkumham

Bahkan ketika gelaran Muktamar ke-VI PKB di Bali, belasan ribu anggota GP Anshor dan Pagar Nusa, yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), menggelar apel pada hari yang sama dan lokasi yang berdekatan.

Tommy menegaskan jika situasi ke depan memang sengaja diskenariokan perang, maka Garda Bangsa siap melawan.

"Jadi, kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, garda bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan," kata Tommy di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Garda Bangsa kata dia, tidak segan jika harus bentrok dengan GP Anshor maupun Pagar Nusa.

Hal ini demi menjaga marwah hasil muktamar PKB yang menunjuk Cak Imin sebagai ketua umum.

"Kalau memang itu diperlukan, untuk menjaga Partai Kebangkitan Bangsa kita siap perang, seperti yang kemarin yang kita lakukan di Bali, kita sudah siap untuk melawan siapapun," ujarnya.

"Kalau memang itu diperlukan dan menang itu harus dilakukan kami siap untuk menjaga partai ini dengan cara apapun. Kalau memang harus perang, kita siap perang," tegas Tommy.

Baca juga: Pidato di Muktamar PKB, Wapres Maruf Amin: Kalau Bisa Memilih, Semua Orang Ingin Jadi Anak Presiden

Muktamar Tandingan Disebut Bakal Digelar Sejumlah Fungsionaris PKB

Sejumlah fungsionaris DPP PKB menyebut bakal menggelar muktamar tandingan di Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, eks Sekjen PKB Lukman Edy ditunjuk untuk mempersiapkan muktamar tandingan.

Muktamar tandingan ini dilakukan karena Muktamar ke-VI PKB di Bali yang menetapkan kembali Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Umum dinilai janggal dan melanggar hukum.

A Malik Haramain selaku Sekretaris DPP PKB, menyampaikan, jika pelaksanaan Muktamar Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi.

Pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketum PKB tidak berjalan murni karena diduga ada ancaman pemecatan struktural di balik kejadian tersebut.

Karena itu, Malik menilai Muktamar ke-VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center itu dianggap sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Cak Imin.

"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," ujarnya.