Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9/2024). 

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar ini memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

Misbakhun dalam makalahnya membeber idenya tentang menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Peembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah.

Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode 2024-2029, mendatang.

“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. 

Untuk menutup defisit, ungkapnya, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan dengan penerimaan negara bukan pajak, harus dioptimalkan.

“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Dia juga menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi. 

Dengan demikian, DPR dan pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan yang harus bersinrgi. 

“Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antarlembaga menjadi kuat,” jelasnya.

Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, Misbakhun menuturkan BPK punya peran yang sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. 

“Sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ucapnya.