TRIBUNNEWS.COM - Teka-teki keberadaan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akhirnya terjawab.

Kaesang sempat dicari-cari setelah mencuatnya dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya bersama sang istri, Erina Gudono menuju Amerika Serikat (AS).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan, Kaesang telah berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024 lalu.

Bahkan, Kaesang disebut sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada di DPP PSI.

Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, ketika ditemui Selasa (3/9/2024).

Raja Juli mengatakan, Kaesang sudah rutin berkantor di kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas Kaesang, berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024," ucap Raja Juli.

Lantas, setelah keberadaan Kaesang diketahui, bagaimana tindak lanjut KPK atas dugaan gratifikasi sang putra presiden?

Pastikan Usut Dugaan Gratifikasi Kaesang

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menjamin KPK dapat mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret nama Kaesang.

Menurut Nawawi, KPK tetap bisa melakukan pemeriksaan meski Kaesang bukan penyelenggara negara.

Baca juga: Memantau Sejumlah Bisnis Kaesang Secara Langsung: Sepi Pembeli dan Banyak yang Gulung Tikar

"Kita juga hanya melihat Kaesang sebagai bukan penyelenggara negara. Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu. Ada keluarganya atau apa," ucap Nawawi, dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Nawawi menjelaskan, dugaan gratifikasi Kaesang tidak bisa dianggap secara personal atau individu.

Ia mengatakan, KPK tetap memiliki kewenangan mengusut dugaan gratifikasi yang menyangkut keluarga pejabat publik.

Sementara Kaesang merupakan putra bungsu Jokowi dan adik kandung wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita mengenal instrumen-instrumen hukum seperti trading influence perdagangan pengaruh apakah memang kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait jabatan yang barangkali oleh sanak kerabatnya," terangnya.

Bakal Telaah Laporan MAKI

Adapun dugaan kasus gratifikasi Kaesang ini dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke KPK pada Kamis (29/8/2024).

Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman menyoroti jet pribadi Gulfstream G650ER yang ditumpangi Kaesang bersama istri ke AS.

Jet pribadi ini dimiliki oleh Garena Online, perusahaan yang berada di bawah naungan Sea Limited Singapura bersama Shopee.

Terkait laporan MAKI tersebut, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan pihaknya akan melakukan penelaahan.

"Saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama Saudara boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan," kata Tessa.

Ia mengatakan, KPK akan meninjau kelengkapan dokumen pendukung untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain itu, Tessa mengatakan, KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaesang untuk memberikan klarifikasi terkait fasilitas jet pribadi tersebut.

Baca juga: Temukan Benang Merah Persoalan Kaesang dan Istrinya, KPK Perlu Periksa Gibran Hingga Boyamin

Dugaan Gratifikasi Kaesang Disebut Sulit Diusut

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memprediksi upaya pengusutan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang akan sulit dilakukan.

Bivitri menduga, hal itu ada kaitannya dengan kekuasaan Jokowi yang belum berakhir.

Kendati demikian, Bivitri tetap mendorong untuk dilakukan investigasi.

"Tapi, kalau saya sih berada pada posisi yang penting kita mulai dulu. Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, ya ada lah kewajiban dari penegak hukum untuk mulai menginvestigasinya," jelasnya.

Bivitri juga menegaskan, seorang presiden dan wakil presiden sebenarnya tidak kebal hukum.

Apabila terdapat kesalahan, presiden maupun wakil presiden harus diap menerima sanksi.

"Tapi, menurut saya sih, kan presiden itu sebenarnya, apalagi mantan presiden itu enggak kebal hukum. Di manapun kita sudah belajar, di mantan presiden itu enggak kebal hukum."

"Jadi, kalau memang ada, kalau nanti dugaan ini terbukti, ya berarti siapapun harus dapat sanksi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Garudea Prabawati/Faryyanida Putwiliani) (Kompas.com)