Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Muhammadiyah Ajak Seluruh Elemen Rawat Indonesia untuk Kepentingan Bangsa

Ia pun mengajak masyarakat dapat menerima siapapun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik yang benar dan sah.

Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Muhammadiyah Ajak Seluruh Elemen Rawat Indonesia untuk Kepentingan Bangsa
muhammadiyah.or.id
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas politik sebagai upaya untuk keberlanjutan transisi kepemimpinan ke depan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan masyarakat Indonesia harus bisa move on dan menerima hasil Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) sebagai realitas politik seiring selesainya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.




"Seluruh elemen bangsa harus melihat ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan, dikutip Rabu (4/9/2024).

Menurutnya, dalam sebuah negara yang demokratis pergantian kepemimpinan adalah peristiwa politik biasa. Sehingga, pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan prinsip kepemimpinan sebelumnya untuk menciptakan iklim harmonis antar masyarakat.

"Idealnya, setiap pemimpin mengembangkan prinsip kesinambungan. Legasi yang baik dilanjutkan dan dipertahankan, yang kurang diperbaiki atau diganti dengan yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Momen Saat Jokowi Memperkenalkan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto kepada Paus Fransiskus

Ia pun mengajak masyarakat dapat menerima siapapun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik yang benar dan sah.

BERITA TERKAIT

"Pemimpin yang terpilih, presiden-wakil presiden dan semua pejabat eksekutif, adalah pemimpin bangsa dan negara yang berdiri di atas semua golongan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai," katanya.

Abdul Muti berharap agar seluruh elemen masyarakat patuh terhadap pemerintah yang berdiri di atas konstitusional.

"Masyarakat hendaknya mematuhi pemimpin apabila langkahnya konstitusional. Apabila menyimpang dari Konstitusi dan hukum, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara lisan atau tulisan untuk kepentingan umum dan kehidupan bangsa yang lebih baik," tutupnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas