TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menghadiri dan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NU Care-LAZISNU, Jumat (6/9/2024).

Gus Yahya, demikian ia akrab disapa, menegaskan bahwa bagi NU Care-LAZISNU hal yang harus diutamakan selain penghimpunan adalah skema tauzi’ (pendistribusian) dan tasharruf (penyaluran) zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Pendistribusian dan penyaluran, kata Gus Yahya, harus dilakukan secara transparan dan kredibel.

Selain itu, pendistribusian dan penyaluran juga harus merujuk pada rencana strategis Nasional Nahdlatul Ulama. 

“Agar apa yang dihasilkan mencerminkan renstra Nasional NU juga mencerminkan makna kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat,” kat Gus Yahya dalam Rakernas yang berlangsung di Hotel Lumire Jakarta Pusat.

Pendistribusian dan penyaluran yang tepat, menurut Gus Yahya juga akan memudahkan jalinan serta sinergi program dengan mitra.

“Bukan hanya tentang bentuk kegiatan namun juga dampak atau out came apa yang ingin dicapai di masyarakat,” ujarnya.

Hal yang perlu jadi perhatian juga adalah platform digital berdasarkan agenda NU membangun ekosistem NU yang koheren. Sebab, menurut Gus Yahya, NU terdiri dari stkuktur, lembaga, banom, lalu ada madrasah, pondok pesantren. NU sekarang harus membangun ekosistem yang koheren dengan konsolidasi digital.

“Nantinya akan ada proses integrasi dari platform digital menjadi semesta digital. Saat ada hajat (keperluan) atau interest (ketertarikan), tidak perlu mendonwload macam-macam aplikasi tapi semua yang dibutuhkan ada di situ,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja NU Care-LAZISNU serta penyelenggaraan Rakernas. 

Hal ini, menurutnya akan membesarkan hati dan membuat optimisme karena membawa perkembangan lebih baik. “Semoga Rakernas ini menghasilkan manfaat yang membawa berkah untuk NU, bangsa, dan kemanusiaan,” kata Gus Yahya.

Bukan sekadar kewajiban agama

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan bahwa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, semua pihak dituntut untuk siap melakukan transformasi tata kelola. 

Zakat juga menjadi pemain utama dalam agenda pembangunan Nasional, khususnya aspek pemberdayaan ekonomi umat.

“Kita tak ingin zakat hanya sekadar kewajiban agama, tetapi ditetapkan dan ditempatkan sebagai instrumen strategis yang mampu membiayai program-program Pembangunan. Peran lembaga pengelola zakat baik Baznas maupun lembaga amil zakat tentu sangatlah sentral,” kata Saiful Rahmat Dasuki.

Selain itu lembaga pengelola zakat juga memegang kendali utama bagaimana arah mata bola zakat ini sejalan dengan arah Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peran lembaga zakat sangat diharapkan dalam menciptakan inovasi-inovasi pengelolaan zakat yang sesuai dengan tantangan masa depan.

“Kami mengajak LAZISNU bersama Pemerintah dan stakeholder lainnya untuk terus menjalin kolaborasi yang kuat. Bersama Pemerintah, zakat bukan hanya menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat kesejahteraan umat dan bangsa,” kata Wamenag.