VIDEO Sudah Diskusi Dengan Prabowo, PKB Rahasiakan Jumlah Kursi Menteri dan PAN Dapat Jatah 5?
Prabowo kini sedang melakukan finalisasi mengenai nomenklatur Kementerian di bawah kepemimpinannya.
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah menjaring calon menteri untuk membantu pemerintahan periode 2024-2029.
Prabowo ingin menyelesaikan penentuan formasi kabinet sebelum pelantikan Presiden RI yang rencananya akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun telah menyodorkan sejumlah nama calon menteri yang potensial bakal masuk ke dalam pemerintahan yang akan datang.
Jatah Menteri PKB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menyebut Prabowo sudah ingin menyelesaikan penentuan formasi kabinet sebelum pelantikan Presiden RI.
Huda mengatakan hal tersebut diketahuinya saat Prabowo membuka komunikasi dengan PKB untuk berdiskusi mengenai kursi kabinet.
Prabowo kini sedang melakukan finalisasi mengenai nomenklatur Kementerian di bawah kepemimpinannya.
Termasuk, siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinetnya.
Prabowo sudah mengajak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berdiskusi mengenai tawaran jatah kursi menteri.
Namun begitu, kata Huda, pihaknya masih belum mau merinci mengenai jumlah menteri yang akan didapatkan PKB.
Huda juga tidak membocorkan sosok menteri yang diajukan PKB ke Prabowo karena menurutnya penunjukkan tersebut merupakan kewenangan dari Cak Imin.
Walaupun Cak Imin menjadi lawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, namun jelang pendaftaran peserta Pilkada 2024, PKB memutuskan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
Pada pilpres 2024 lalu Cak Imin menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan.
Cak Imin menyatakan yang membuat PKB ingin bergabung dengan Prabowo-Gibran yakni karena sama-sama ingin meluruskan ekonomi Indonesia berbasis konstitusi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.