TRIBUNNEWS.COM - Komposisi kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terus digodok. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku masih belum mendapatkan informasi pasti soal berapa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Dasco, pihaknya hingga kini masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

Sehingga, kata Dasco, jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan. 

"Jadi begini soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian," kata Daco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/8/2024).

"Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," lanjutnya. 

Meski demikian, Dasco memastikan bahwa calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak dari golongan profesional daripada partai politik.

"Tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol," katanya. 

Parpol Sodorkan Nama Calon Menteri

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan nama-nama calon menteri kabinet Prabowo mulai disaring dan dipilah. 

Menurut Muzani, partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mulai menyetorkan nama-nama yang diusulkan. 

Baca juga: Bahlil Lahadalia Yakin Prabowo Punya Perhitungan Matang Atur Jumlah Menteri di Kabinet

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian." 

"Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Meski demikian, Muzani menekankan, penunjukkan menteri masih bersifat wacana.