Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak melakukan psikotes terhadap Joko Widodo (Jokowi) ketika dicalonkan menjadi wali kota Solo pada 2005 silam.

Hal ini disampaikan Hasto dalam sebuah acara di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/9/2024) malam.

Hasto menjelaskan, pencalonan Jokowi dalam setiap tingkatan kontestasi adalah senafas dengan ideologi PDIP.

Baca juga: KPK Tak Kunjung Panggil Kaesang soal Jet Pribadi, Hasto PDIP: Diskriminasi Luar Biasa

"Jadi saudara-saudara sekalian, proses pencalonan Pak Jokowi secara berjenjang, dari wali kota bergerak ke atas itu senafas dengan ideologi partai," kata Hasto di lokasi.

Terlebih, kata dia, Jokowi dicalonkan ketika itu karena sosoknya dianggap dari kalangan masyarakat biasa.

"Ketika menjadi wali kota di tengah mulai muncul benih-benih oligarki dalam tradisi demokrasi kita, penilaian objektif kami melihat ada sosok dari kalangan rakyat biasa yang bisa dicalonkan," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan, ketika mengusung Jokowi, PDIP tak pernah menanyakan seberapa besar dana yang dimilikinya.

Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengakui PDIP tak melakukan uji psikotes ke Jokowi ketika dicalonkan saat itu.

"Sayangnya ketika kami calonkan sebagai wali kota, saat itu belum ada psikotes. Sehingga, kami tidak melihat psychological aspeknya," ungkap Hasto.

Hubungan PDIP dan Jokowi memang terjadi kerenggangan sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Sebab, Jokowi tak mendukung pasangan yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Jokowi justru mendukung pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.