TRIBUNNEWS.COM - Kasus tewasnya dr Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) memasuki babak baru.

Pihak Undip dan RSUP Kariadi Semarang akhirnya mengakui adanya perundungan atau bullying di lingkungan PPDS.

Aksi bullying di PPDS Anestesi Undip bahkan disebut sudah berjalan secara sistematik dan kultural.

Perundungan Fisik

Dekan FK Undip, dr Yan Wisnu Prajoko menyebut ada berbagai bentuk perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi Undip.

Perundungan itu terjadi secara fisik, sistem jam kerja, hingga kewajiban iuran.

Kendati demikian, Yan menyebut perundungan secara fisik tidak terlalu banyak terjadi di lingkungan tersebut.

"Kalau (perundungan) fisik, tidak terlalu (banyak). Lebih banyak terkait perundungan jam kerja dan iuran," kata Yan, dikutip dari TribunJateng.com.

Sementara untuk perundungan lewat beban jam kerja, terjadi karena bagian anestesi melekat pada semua layanan operasi rumah sakit.

Mahasiswa PPDS Anestesi yang tengah menjalani masa residen tidak hanya melayani bagian ICU, melainkan juga melayani titik-titik lain.

"Semestinya, kalau beban kerja besar dengan SDM-nya juga besar maka potensi (kerja overtime) seperti ini tidak muncul," jelasnya.

Baca juga: Komisi IX DPR: Kasus Perundungan di PPDS Anestesi Jadi Tanggung Jawab Kemenkes dan Undip

Kewajiban Iuran hingga Puluhan Juta

Selain itu, menurut Yan, mahasiswa PPDS Undip juga diwajibkan membayar iuran Rp 20 hingga 40 juta.

Uang tersebut harus disetorkan setiap bulannya sejak semester 1.

Ia menyebut, iuran tersebut dibayarkan setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut dan biasanya digunakan untuk berbagai keperluan.

"Uang digunakan untuk nyanyi, main sepakbola, bulutangkis, sewa mobil, sewa kos dan makan."

"Kebutuhan paling besar untuk biaya makan sampai dua pertiganya," kata Yan Wisnu.

Sudah Lama Mengetahui soal Iuran

Yan mengaku sudah mengetahui adanya iuran berjumlah fantastis bagi mahasiswa PPDS Undip.

Untuk menghilangkan budaya tersebut, Yan selaku Dekan FK Undip bahkan sempat mengeluarkan surat edaran untuk membatasi besarnya uang yang disetor.

Dalam surat edaran tersebut, Yan meminta iuran maksimal sebesar Rp300 ribu per bulan.

Namun, imbauan yang dikeluarkan Yan akhirnya tak diindahkan oleh PPDS Undip.

"Saya sudah berbicara dengan mereka yang meyakini secara rasional kenapa harus iuran."

"Namun, apapun alasan pembenaran mereka, publik akan menilai pungutan itu tidak tepat," tegasnya.

Minta Maaf

Yan juga menyampaikan permohonan maaf selaku Dekan FK undip.

Ia mengaku bersalah atas pelaksanaan proses pendidikan PPDS Undip di RSUP dr Kariadi Semarang.

"Kami memohon maaf kalau masih ada kesalahan dalam menjalankan proses pendidikan, khususnya kedokteran spesialis ini," ucap dia.

Baca juga: Undip Minta PPDS Anestesi Dibuka Lagi, Kemenkes Beberkan Syarat yang Harus Dipenuhi

Bantah Kerja 24 Jam

Sementara itu, Direktur Operasional RSUP dr Kariadi Semarang, Mahabara Yang Putra membantah kabar yang menyebut mahasiswa PPDS Undip dipaksa bekerja 24 jam.

"Tidak ada itu kerja overtime," tegasnya.

Kendati demikian, Mahabara menyebut pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terkait jam kerja mahasiswa PPDS.

"Namun akan kami evaluasi antara jam belajar dengan jam pelayanan PPDS," tutupnya.

Pelaku Perundungan Masih Dicari

Mahabara menegaskan, hingga kini pihaknya belum mengatahui sosok pelaku bullying terhadap dr Aulia.

Menurutnya, oknum pelaku bullying tersebut masih dicari.

Ia menjelaskan, pelaku bullying menyalahgunakan posisi sebagai senior untuk merundung dr Aulia.

Bahkan, ada sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban.

"Kasus perundungan memang ada, oknumnya siapa sedang dicari," tandasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul BREAKING NEWS! RSUP dr Kariadi Semarang Akui Ada Perundungan Terhadap dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip, dan Dekan FK Undip Kini Juga Akui Adanya Perundungan di PPDS: Sistematik dan Kultural, Tak Cuma Sekali

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Endra Kurniawan, TribunJateng.com/Iwan Arifianto)