TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum (Ketum) Kadin Indonesia.

Anindya Bakrie menggantikan posisi Arsjad Rasjid.

Baca juga: Arsjad Rasjid Dikudeta, Pengamat Soroti Kehadiran Ketua MPR Hingga Menkumham di Munaslub Kadin

Pergantian Ketua Umum Kadin itu terjadi saat fase transisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuju era Prabowo Subianto.

Lalu, apa pentingnya Kadin bagi Pemerintah?

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra Pemerintah dalam membangun perekonomian.

Sehingga, seluruh bagian dari Kadin Indonesia diharapkan dapat mendukung kemajuan bangsa.

"Sebagaimana saya katakan dalam pandangan tadi bahwa ada kebutuhan di Kadin sendiri. Ini untuk menjadi mitra pemerintah yang strategis dan mitranya merasa nyaman," kata Bamsoet di Hotel St Regist Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet mengatakan, penyelenggaraan Munaslub dan penunjukan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia tak memiliki kaitannya dengan transisi Pemerintahan.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan, terkait figur Kadin yang juga menjadi jembatan komunikasi dengan Pemerintah telah ada di dalam sosok Rosan Roeslani. Yang mana Rosan saat ini merupakan Menteri Investasi.

"Saya rasa enggak (kaitan soal transisi Pemerintah), kan ada perwakilan pemerintah juga di Pak Rosan," papar Bamsoet.

"Kan ada dia Menteri Investasi, sudah enggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tinggal tugas kita, saya sebagai senior saya jembatani agar di depan bisa akur kembali," sambungnya.

Baca juga: Didongkel dari Kursi Ketua Umum Kadin Arsjad Akan Lapor Jokowi dan Prabowo

Istana Bantah Cawe-cawe

Istana membantah campur tangan pemerintah dalam kisruh yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan kini memunculkan dualisme kepengurusan, kubu ketua umum Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengklaib Munaslub Kadin yang terjadi Sabtu lalu, 14 September 2024 murni merupakan urusan internal. "Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari, Senin, (16/9/2024).

Presiden kata Ari sangat menghormati Kadin sebagai lembaga yang Independen yang memiliki mekanisme internal dalam menjalankan roda organisasi.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," katanya.

Menurutnya proses awal dalam mengesahkan kepengurusan Kadin ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga saat ini Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat dari Kemenkumham terkait hal tersebut.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," pungkasnya.

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh di Kadin, Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie Rebutan Kursi Ketum

Anindya Bakrie Jabat Ketua Umum Kadin

Sebelumnya Kadin mengalami kisruh dengan adanya Munaslub yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024.

Munaslub yang digelar secara tiba tiba tersebut memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Munaslub tersebut ditolak oleh Arsjad Rasid yang merupakan Ketua Umum periode 2021-2026 .

Ia menilai Munaslub tersebut tidak sah dan melanggar AD/ART. Pihaknya kata Arsjad akan mengkaji untuk mengajukan upaya hukum terkait adanya Munaslub tersebut.

Arsjad Rasjid juga akan melaporkan soal adanya Munaslub ilegal Kadin di Hotel St Regis, Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Arsjad bahkan telah menyurati Jokowi perihal tersebut.