Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara soal pernyataan pimpinan KPK yang mengaku sulit bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan pimpinan KPK menyindir lembaganya kalah sama Ormas dalam urusan bertemu Presiden.

Menurut Ari, koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik.

"Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK," katanya Senin (16/9/2024).

Menurut Ari, pada prinsipnya Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu siapa saja termasuk dengan pimpinan KPK.

Namun Presiden ingin menjaga marwah KPK sebagai lembaga Independen.

"Tapi Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," katanya.

Pihaknya, kata Ari, tidak ingin pertemuan antara Presiden dengan Pimpinan KPK disalah persepsikan.

Misalnya sebagai bentuk tekanan pemerintah kepada lembaga antirasuah tersebut.

"Jangan sampai pertemuan-peremuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," pungkasnya.

Keluhan KPK

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nawawi mengatakan, lebih mudah organisasi masyarakat (ormas) bertemu dengan Jokowi ketimbang pimpinan KPK.

“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, red), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” ucap Nawawi dalam diskusi bersama media di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi mengaku selama lima tahun pimpinan KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan.

“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” kata dia.

Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap.

Namun, hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang rutin diselenggarakan pada Desember.

“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Nawawi.

Begitu juga saat momen pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar.

“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu dewan pengawas saat itu,” tutur Nawawi.

Sehingga, ke depan Nawawi berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi, termasuk membangun koordinasi.

“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah yang baru, red) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” sebut Nawawi.