Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Li Junhua menyatakan, Sustainable Development Goals (SDGs) belum sesuai jalurnya.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 600 juta penduduk dunia masih mengalami kemiskinan, sementara 50 persen perempuan tak memiliki akses pembiayaan.

Menurutnya, komitmen pendanaan global saat ini mungkin tak selaras dengan prinsip-prinsip SDGs.

"Beberapa upaya sedang dilakukan untuk menyelaraskan hal itu. Kita harus berhasil, berhasil bersama-sama, melalui perubahan secara menyeluruh," ujar Junhua melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Hal tersebut diungkapkan oleh Junhua pada pertemuan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) 2024 di Bali.

Ia menjelaskan, pembiayaan inovatif harus berfokus pada dampak nyata di negara-negara berkembang.

"Bukan hanya di bidang lingkungan hidup, melainkan juga mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan multi-pihak, secara bilateral dan trilateral. Selain itu, mendorong kolaborasi negara Selatan-Selatan untuk  memastikan bahwa aliran dana tersebut efektif," katanya.

Salah satu panelis lain, Sekretaris Pembangunan Nasional Ekuador, Sariva Moya, menyatakan bahwa sejak 2015 pendanaan global memang terus meningkat.

Meski begitu, tidak semua dari alokasi pendanaan itu membuahkan hasil nyata.

Ia pun menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan pembiayaan tersebut, seperti adanya standar umum dan kerja sama multilateral.  

"Tantangan pendanaan inovatif tak dapat diselesaikan sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi dan rasa saling percaya," ucapnya.

Sementara itu, CEO Tanoto Foundation Benny Lee, mengatakan capaian SDGs memerlukan pendekatan multi-pihak.

"Hal ini mendorong percepatan di tingkat lokal sekaligus menyadari perlunya mengatasi kesenjangan antara pembiayaan SDGs dan efektivitas program-programnya," ucapnya.

Benny mengatakan pihaknya berupaya membantu Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Dalam hal ini, Benny mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti BKKBN, USAID, Amman Minerals, dan Wahana Visi Indonesia.

"Kemitraan ini menyediakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program BKKBN selama empat tahun, dimulai pada tahun 2022," ucapnya.

"Untuk mendukung pencapaian SDGs, para aktor dan pihak terkait harus memiliki kapasitas mencapainya. Selain itu SDGs juga perlu disesuaikan dengan  konteks lokal atau kebutuhan spesifik di negara yang diintervensi. Karenanya perlu dilakukan localize SDGs," tambahnya.

Dalam pendanaan iklim, negara-negara maju baru memenuhi komitmen tersebut pada 2022-2023.

Baca juga: Bappenas: Penurunan Kemiskinan Ekstrem Belum Bisa Hingga Nol Persen Tahun Ini

Sejumlah faktor melatari situasi-situasi tersebut, antara lain adanya motif politik dan kurangnya standarisasi global untuk menjamin kuantitas dan kualitas pendanaan.