TRIBUNNEWS.COM - Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menjadi sorotan. 

Kadin diterpa perpecahan usai muncul dualisme kepengurusan. 

Hal ini menyusul ditetapkannya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Di sisi lain, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menilai, pengangkatan putra dari Politikus Senior Golkar Aburizal Bakrie itu tidak sah.  

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pihak yang dekat dengan kekuasaan yang berkuasa saat inilah nantinya yang akan menang. 

Adi mengatakan, Arsjad sudah tak sejalan dengan kekuasaan saat ini. 

Itulah yang menurut Adi membuat Arsjad dilengserkan. 

"Ya saya kira memang belakangan ini persoalan Kadin itu dikait-kaitkan dengan persoalan politik ya, terutama soal siapa yang punya kedekatan dan akses secara politik terhadap kekuasaan hari ini, maka dia lah yang kemungkinan akan memenangkan pangku kekuasaan," ujar Adi, Senin (16/9/2024).

Adi tak menampik bahwa Arsjad dulu bisa dikatakan sebagai bagian dari pemerintah. 

Namun, dengan sikap politik yang diambil dengan menjabat Ketum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 kemarin, membuat dirinya sudah tak satu napas dengan kekuasaan hari ini. 

"Arsyad memang dulu bagian dari pemerintah ya. Tapi karena posisinya di Pilpres 2024 ini, sepertinya kalah pilpres, tidak lagi satu napas dengan kekuasaan hari ini," katanya. 

Baca juga: Menghadapi Krisis Kadin Diperlukan Pendekatan Kolaboratif dan Inovatif

Menurut Adi, keputusan politik Arsjad dalam Pilpres 2024 membuatnya rentan tergoyang dari kursi Ketum Kadin melalui Munaslub.

Terlebih, Ketum Kadin yang baru, Anindya Bakrie, dianggap lebih dekat dengan kekuasaan dan pemenang Pilpres 2024.

"Itu artinya, organisasi terkuat secara ekonomi sekalipun di negara ini masih ada kaitannya dengan urusan kekuasaan."