Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024 nanti, beberapa nama-nama yang diprediksi bakal mengisi sejumlah posisi di kabinet mendatang sudah mulai bermunculan, tak terkecuali untuk posisi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Indonesia Bobby Anwar Ma’arif menyampaikan fokus pada sosok tersebut.

Dia berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih RI memilih sosok yang paham pada persoalan dan nasib buruh migran.

“Sebagai seorang aktivis, tentu saja saya menghendaki agar pejabat yang menduduki kepala BP2MI adalah orang yang benar-benar paham dengan seluk-beluk persoalan PMI. Karena itu adalah modal utama dalam mengurai benang kusut carut-marutnya pelindungan,” kata Bobby kepada wartawan, Selasa (17/9/2024). 

Bobby yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap nama-nama ideal yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan menjadi kepala BP2MI.

Adapun nama-nama itu di antaranya Wahyu Susilo, Nurul Qoiriah, hingga Mardiansyah Semar

"Wahyu Susilo adalah Direktur Eksekutif Migrant Cae, dan yang kedua adalah salah satu Staff Asean Australian Counter Trafficking (AACT). Kemudian dari unsur relawan yang mendukung Prabowo-Gibran saat pilpres kemarin yang kami dengar ada ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, aktivis 98 yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di LPSK yang pada waktu itu banyak menangani kasus-kasus buruh Migran,” tambahnya.

Diluar nama-nama yang menurutnya layak sebagai Kepala BP2MI, Bobby menilai bahwa posisi Kepala BP2MI selalu berlatar belakang tim sukses paslon Pilpres baik dari partai maupun relawan.

"Seperti Jumhur, Nusron dan terakhir Benny Rhamdani. Jadi rasanya Prabowo juga akan lebih memilih orang yang sudah ikut berjuang memenangkannya yang juga aktivis, dalam hal ini tentu Mardiansyah yang peluangnya menjadi lebih besar dibanding yang lainnya," kata dia.

Bobby juga membeberkan kriteria calon kepala badan yang fokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia dari memiliki kedekatan dengan presiden hingga aktivis atau pemerhati buruh migran.

Baca juga: Hoaks Video Bantuan Rp 1,5 Miliar Bagi PMI, BP2MI Lapor Kemenkominfo dan Polda Metro Jaya

“Calon kepala BP2MI itu setidaknya harus memiliki tiga kriteria umum tadi. Pertama harus dekat dengan orang nomor satu yaitu presiden. Ini pastinya dia dekat," kata dia.

Kemudian, Kepala BP2MI dinilai harus punya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum.

"Ini penting karena salah satu bentuk perlindungan PMI itu adalah perlindungan hukum, kedekatan dengan aparat penegak hukum menjadi penting dalam penegakkan hukum, termasuk dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," kata Bobby.

Kemudian, Bobby mengatakan bahwa Kepala BP2MI harus dekat dengan organisasi buruh migran. 

"Ini juga penting karena tanpa bantuan mereka, badan pemerintah kewalahan dalam pelaksanaan perlindungan PMI dan yang berlatar belakang aktivis tentu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi buruh migran,” pungkasnya.