Jelang Purna Tugas, Wapres Yakin Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Capai 0 Persen
Ma'ruf Amin merasa yakin angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mendekati 0 persen di akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin merasa yakin angka kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mendekati 0 persen di akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
Hal itu disampaikan Wapres berkaca pada pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 yang sudah mencapai angka 0,83 persen.
"Kita optimis target ini (angka kemiskinan 0 persen) bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini," ucap Wapres dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).
Terkait dengan pencapaian tersebut, Wapres menyinggung soal peran seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hampir tercapai.
"Terima kasih atas segala kerja samanya sehingga kemiskinan ekstrem itu bisa nyaris 0 persen," ungkapnya.
Selain itu, Wapres juga menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah yang tahun ini memperoleh penghargaan berupa insentif fiskal.
Pemberian penghargaan itu kata Wapres didasari karena pemerintahan daerah memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
"Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah," tuturnya.
Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Adapun tantangan yang dimaksud yakni akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir tahun ini.
"Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah. Karena ini sangat menentukan," tandas dia.