Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengusulkan diversifikasi pangan menjadi program nasional pemerintah.

Hal ini disampaikan Herman setelah bukunya berjudul 'Pangan' dalam perspektif sistem, diversifikasi, kedaulatan, dan peradaban Indonesia mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai buku terbaik tahun 2024.

Baca juga: BPOM dan KBRI Jepang Kerjasama Tingkatkan Daya Saing Produk Farmasi dan Pangan RI di Pasar Global

"Tentu kalau ini bisa dijadikan program nasional, diversifikasi (pangan). Bahkan sekarang Perpres ya sudah turun, Nomor 81 tahun 2024 terkait dengan diversifikasi," kata Herman di Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Herman meminta masyarakat Indonesia tidak hanya tergantung pada komoditas beras sebagai makanan utama.

"Pagi-pagi kita cukup makan singkong, ubi dengan khas kelokalannya. Dan makan siang mungkin boleh lah nasi. Makan malam bisa diganti dengan komoditas lain," ujarnya.

Dia meminta agar kembali membudidayakan makanan khas lokal seperti sagu di wilayah Papua dan Maluku.

"Caranya bagaimana? Kita bisa kembalikan dengan sentuhan teknologi. Tidak lagi dengan papeda tapi bisa saja dibuat dalam beras analog, yang dimasak seperti beras, menjadi nasi," ucap Herman.

Adapun, buku karya Herman dijadikan sebagai buku terbaik kedua dari jumlah 6 penulis dengan kategori ketahanan pangan.

Herman mengatakan, buku tersebut ia tulis sebagai hasil dari penelitiannya ketika menempuh program doktoral (S3).

Baca juga: Dongkrak Keuntungan, Wamentan Dorong Penerapan Teknologi Digital di Sektor Pertanian dan Perkebunan

"Alhamdulillah tentu di buku yang pertama hasil penelitian saya ini dapat penghargaan buku terbaik tahun 2024 dari Perpustakaan Nasional," kata Herman di lokasi.

Menurutnya, buku tersebut berdasarkan pengalamannya selama delapan tahun menjadi pimpinan Komisi IV DPR, serta melakukan studi pada jurusan Ilmu Pertanian di Universitas Padjadjaran.

"Dasar dari pengalaman itulah saya menulis apa sesungguhnya membangun keefektifan pertanian menuju kepada apa yang dimaksud atau apa yang telah diamanahkan di dalam Undang-undang (UU) 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu untuk menuju kepada kedaulatan kemandirian ketahanan dan keamanan pangan," ujar Herman.

Dalam UU itu, kata Herman, menyatakan bahwa Pangan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). 

"Pangan harus juga sampai secara cukup beragam bergizi seimbang kepada seluruh rakyat Indonesia," tegas Herman.

Ketua DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam buku tersebut ia mengulas soal pangan Indonesia yang beragam.

"Pangan yang sesungguhnya tidak bergantung terhadap beras. Oleh karenanya dari 3 strategi utama, intensifikasi, kemudian ekstensifikasi perluasan lahan dan diversifikasi saya bahas dalam buku ini," ungkap Herman.