TRIBUNNEWS.COM - Pakar telematika, KRMT Roy Suryo menanggapi dugaan bocornya jutaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto melalui akun X miliknya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah," tulis akun Teguh, @secgron.

Ia membagikan tangkapan layar forum jual beli data hasil peretasan, akun anonim tersebut bernama Bjorka.

Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada, seperti Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir.

"Terjadi lagi-lagi kebocoran data pribadi masyarakat seperti yang sudah berulang kali terjadi di rezim ini," ungkap Roy Suryo, Kamis (19/9/2024). 

Data tersebut diduga merupakan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat rumah, alamat e-mail, nomor telepon, dan tanggal lahir yang sangat detail."

"Hal ini selain menunjukkan bahwa sistem sekuriti DJP berbahaya untuk masyarakat, juga berarti kerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu advisor dan supervisor keamanannya, apalagi Kemkominfo sangat buruk dalam menjalankan tupoksi kerjanya," ungkap Roy Suryo. 

Menurut Roy Suryo, sudah kesekian kalinya kinerja BSSN dan Kemkominfo sangat di bawah standar.

"Dan justru membahayakan data-data pribadi (alias pelanggaran UU PDP / Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022), maka sudah seharusnya Kepala BSSN apalagi Menkominfo mendapatkan sanksi keras dan tegas dari Presiden atau masyarakat?" kata Roy Suryo.

Baca juga: Ditjen Pajak Selidiki Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Punya Jokowi Hingga Sri Mulyani

"Bisa dibayangkan kalau data-data Presiden di DJP saja bisa bocor, apalagi data-data milik masyarakat biasa. Efek negatif yang terjadi adalah akan banyak nanti rakyat yang terjerat pinjaman online, bahkan judi online," ungkapnya.

Baik judi online maupun pinjaman online, kata Roy, bisa didaftarkan secara illegal karena nama, nomor HP, dan NIK-nya sudah tersebar.

"Apalagi kalau kita ingat tragedi alias kejadian luar biasa yang sangat memalukan saat bobolnya PDN (Pusat Data Nasional) beberapa waktu lalu, di mana hal yang lagi lagi sangat konyol tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah jelas ada rencana PDN di 4 Lokasi (Cikarang, Batam, Balikpapan dan Labuan Bajo), namun mendadak karena tujuan tertentu yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan malah membuat lagi PDNS di Serpong dan Surabaya yang hanya menyewa dari Indosat dan Telkom sigma sangat mahal (800 Milyar) dan itupun dengan mudah dibobol hacker," urai Roy.