TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya jajarannya segera memitigasi dugaan kebocoran data enam juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jokowi berharap supaya kejadian semacam ini tak terulang.

"Kemarin saya sudah menyampaikan segera dimitigasi semuanya," ucap Jokowi di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/9/2024), dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut, banyak negara mengalami hal yang sama seperti Indonesia.

"Karena memang banyak negara juga mengalami hal yang sama saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," ujarnya.

Pada Kamis (19/9/2024) kemarin, Jokowi pun telah buka suara terkait informasi bocornya enam juta data NIK dan NPWP ini. 

Ia menyatakan telah memerintahkan kementerian terkait serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi. 

"Saya sudah perintahkan (kementerian terkait) untuk memitigasi secepatnya," ungkapnya, Kamis.

"Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," imbuhnya.

Jokowi menegaskan kebocoran data ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain. 

Ia menduga, kebocoran data terjadi karena keteledoran password atau penyimpanan data yang sudah penuh. 

Baca juga: PKS Kritik Keras Kebocoran Data NPWP: Pemerintah Bebal, Sudah Bosan Imbaunya

"Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.

Jutaan data penduduk RI ini diduga dibobol oleh peretas Bjorka, Rabu (18/9/2024). 

Informasi kebocoran data NPWP itu satu di antaranya disampaikan akun media sosial X atau Twitter @FalconFeedsio.