TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak enam juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan diperjualbelikan di internet. 

Dari enam juta data NIK dan NPWP tersebut, terdapat data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Jutaan data penduduk RI ini diduga dibobol oleh peretas Bjorka pada Rabu (18/9/2024). 

Informasi kebocoran data NPWP itu satu di antaranya disampaikan akun media sosial X atau Twitter @FalconFeedsio. 

Dalam cuitannya, pengunggah menyebut data yang bocor terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat rumah, email, nomor telepon, dan tanggal kelahiran.

"NB: The authenticity of the claim is yet to be verified (keaslian klaim tersebut belum diverifikasi)," tulisnya. 

Data tersebut kemudian diperjualbelikan di sebuah forum dengan harga 10.000 dollas AS atau senilai Rp153 juta. 

Reaksi Jokowi 

Jokowi pun telah buka suara terkait informasi bocornya enam juta data NIK dan NPWP ini. 

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, serta BSSN untuk melakukan mitigasi. 

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya."

Baca juga: Roy Suryo Soroti Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Presiden dan Menteri

"Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menegaskan kebocoran data ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain. 

Ia menduga, kebocoran data terjadi karena keteledoran password atau penyimpanan data yang sudah penuh. 

"Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi.

Sri Mulyani Ikut Buka Suara