TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menjawab peluang pihaknya bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Puan menyebut mungkin saja PDIP bergabung di kabinet Prabowo-Gibran.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," ungkap Puan seusai acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Puan juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober," ungkap Puan.

Puan menyiratkan bakal ada pertemuan untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa.

Ketua DPR RI itu kembali menekankan terkait peluang PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra juga menyebut ada komunikasi yang baik dengan PDIP.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar."

"Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," ungkap Ahmad Muzani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca juga: Jokowi Dukung Prabowo Bentuk Zaken Kabinet, Tak Persoalkan Jumlah Menteri Bertambah

Pengamat Tak Yakin PDIP Gabung Koalisi Pemerintah

Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tidak yakin Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut tiga alasan utama.

Pertama, kata dia, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Faktor kedua, Ray mengatakan Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.

"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya.

 Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega.

Dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.

Faktor ketiga, bukan soal kekuasaan.

Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka  PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.

"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia. 

Faktanya,  lanjut Ray, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk 3 priode.

"Lha, 3 priode saja mereka tolak apatah lagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Danang Triatmojo, Reza Deni)