TRIBUNNEWS.COM - Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September.

Tahun ini, peringatan Hari Tani Nasional jatuh pada hari ini Selasa (24/9/2024).

Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Hari Tani Nasional adalah hari yang menjadi sejarah untuk memperingati bagaimana perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan.

Hari Tani Nasional diperingati dalam rangka mengapresiasi perjuangan golongan petani di Indonesia.

Adapun penetapan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional diteken Presiden Soekarno dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963.

Tanggal ini bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Sejarah Hari Tani Nasional

Lahirnya UUPA 1960

Melansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebelum Hari Tani Nasional ditetapkan, pada 24 September 1960 dibentuk UU No 5 tahun1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Untuk diketahui, kelahiran UUPA memakan waktu 12 tahun lamanya.

Sejumlah panitia dibentuk sejak 1948, antara lain:

Baca juga: Peringati Hari Tani Nasional, Relawan OMG di Jakarta Barat Hadirkan Agro Wisata Jadi Sarana Edukasi

• Panitia Agraria Yogya (1948)
• Panitia Agraria Jakarta (1951)
• Panitia Soewahjo (1955)
• Panitia Negara Urusan Agraria (1956)
• Rancangan Soenarjo (1958)
• Rancangan Sadjarwo (1960)

Dari berbagai panitia dan rancangan tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin menerimanya dan melahirkan UUPA.

Lahirnya UUPA bermakna besar bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu:

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang menyatakan, "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Penjungkirbalikan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyatnya.

Pada intinya, UUPA dibentuk dengan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.