Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

VIDEO Sinyal Puan Soal Kemungkinan PDIP Gabung Kabinet Prabowo: Tak Ada yang Tak Mungkin

"InsyaAllah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini muncul isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibrang Rakabuming Raka.

Isu ini muncul sering kabar rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Seperti yang diketahui saat ini PDIP merupakan satu-satunya partai porlemen yang tidak bergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyatakan semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk peluang partai berlambang banteng itu bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

Awalnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Terpilih 2024-2029 saling berkirim salam dengan Megawati.

Salam dari Prabowo disampaikan Muzani kepada Megawati saat acara silaturahmi kebangsaan antara pimpinan MPR RI dengan keluarga Presiden pertama RI Soekarno di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Acara itu dihadiri oleh Megawati.

BERITA TERKAIT

Muzani pun menyatakan Prabowo akan segera bersilahturahmi dengan Megawati.

Lalu Puan kerap memberikan pernyataan yang tidak menampik kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Pada 10 September 2024, Ketua DPR RI itu membenarkan soal adanya wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

Hanya saja soal waktunya, Puan belum dapat memastikan.

Soal apa yang akan dibahas, Puan menyatakan secara garis besar hanyalah soal silaturahmi saja.

Perihal adanya kemungkinan pembahasan PDIP gabung ke pemerintahan, Puan menyatakan kemungkinan itu terlalu jauh dan meminta kepada publik untuk menunggu kepastiannya.

Kemudian pada 21 September 2024 lalu, Puan menyatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

Termasuk kans merapatnya PDIP ke pemerintahan kata Puan, mungkin terjadi.

Selain dalam rangka silaturahmi, Puan juga melontarkan kalimat soal sinergi pembangunan bangsa dan negara dalam pertemuan Megawati dan Prabowo nantinya

Namun bagaimana peluang tersebut?

Puan mengatakan baru bisa diketahui setelah Megawati dan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu.

Anak dari Megawati ini pun turut membenarkan pertemuan antar tokoh bangsa tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat.

Soal kapan waktunya, tanggal pertemuan masih dipilih agar tepat.

Yang jelas Prabowo dan Megawati akan bertemu sebelum pelantikan 22 Oktober 2024.

Terbaru, ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024), Puan kembali menyatakan semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk peluang PDIP bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

"InsyaAllah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan.

Puan bahkan mengatakan, pertemuan Megawati dengan Prabowo akan dilakukan secepatnya.

Puan juga mengaku sering bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Politikus PDIP, Chico Hakim mengatakan partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo.

Chico menegaskan, PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo pada Kongres di tahun 2025.

Pendapat Pengamat
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tidak yakin Megawati akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ray, ada tiga alasan utama.

Pertama, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

Faktor kedua, menurut Ray, Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya, namun ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik Megawati.

Ketiga, bukan soal kekuasaan. Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka PDIP niscaya tidak akan menolak ide tiga priode pemerintahan Jokowi.

Faktanya, lanjut Ray, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk tiga periode.

Awak media sempat menanyakan kepada Jokowi terkait kabar beredar bahawa PDIP gabung ke kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Jokowi menilai kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Oleh karena itu, pertanyaan hal itu adalah tidak tepat ditanyakan kepada dirinya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas