Pengamat: Jika PDIP Gabung Kabinet Prabowo, Kader Kerap Menyerang Prabowo-Gibran Harus Ditertibkan
PDIP harus menegur kadernya jika masih bandel melontarkan kritik. Bisa dengan mekanisme dipanggil atau diingatkan.
Penulis: willy Widianto
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal kuat PDIP bergabung dengan kabinet koalisi pemerintah Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat.
Hal tersebut muncul dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menyebut bahwa komunikasi intensif terus berjalan dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Peluang PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Puan: Mungkin Saja
Apalagi Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah ada masalah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi, kalau ada komitmen bertemu dan membangun koalisi, itu mungkin. Apalagi waktu terpilih, Prabowo menyatakan ingin mengajak semua elemen masyarakat," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat dihubungi wartawan, Selasa (24/9/2024).
Namun, Ujang menggarisbawahi, jika memang PDIP bergabung, maka kader-kader kritis yang kerap menyerang Prabowo-Gibran, harus ditertibkan.
Menurut dia, konsekuensi bergabung adalah mengikuti rancang bangun pemerintah atau kerja-kerja Prabowo-Gibran ke depan.
"Ketika ada banyak kader tidak tertib, itu bukan hanya merugikan PDIP, tapi juga Prabowo-Gibran," kata Ujang.
Ujang melanjutkan, PDIP harus menegur kadernya jika masih bandel melontarkan kritik. Bisa dengan mekanisme dipanggil atau diingatkan.
"Jangan mengkritik karena sudah ada dalam koalisi. Masa jeruk makan jeruk. Masa berkoalisi tapi mengkritisi. Masa tinggal di rumah justru membakar rumah itu," kata dia.
Baca juga: Salah Alamat, Reaksi Jokowi soal Isu PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran
Sementara itu Pengamat politik Selamat Ginting juga menyatakan PDIP punya kans kuat bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini dilihat dari kedekatan antara Prabowo dan Megawati.
"Keduanya memungkinkan akan bertemu membicarakan koalisi. Tapi, tidak dilakukan sebelum pelantikan karena menunggu lengsernya Jokowi. Ini adalah kepatutan politik," kata Selamat.
Terkait penertiban kader yang masih kritis, Selamat melihat PDIP akan mencoba berdiplomasi.
Dia melihat akan ada dua sisi dari PDIP yang memainkan peran masing-masing. Baik itu sebagai pengkritisi maupun pendukung.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.