TRIBUNNEWS.COM - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, isu soal kementerian baru di kabinet Prabowo masih dinamis. 

Dasco menegaskan bahwa jumlah dan nomenklatur kementerian sejauh ini Prabowo masih digodok.

"Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika," kata Dasco di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Lebih lanjut, menurut Dasco, finalisasi terkait kementerian di era Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, memberikan bocoran terkait rencana pembentukan lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN).

Burhanuddin mengatakan, BPN akan memisahkan tugas pemungutan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pemerintahan mendatang.

Menurutnya, BPN dibentuk untuk fokus mengurusi pendapatan negara. 

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024). 

Jumlah Menteri Lebih Banyak dari Era Jokowi

Baca juga: Pembentukan Badan Penerimaan Negara Bakal Makan Waktu Lama, Bisa Lebih dari 5 Tahun

Jumlah menteri Prabowo diketahui akan lebih banyak daripada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dari kabar yang beredar, kabinet Prabowo disebut akan bertambah menjadi 44. 

Isu itu pertama kali diembuskan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

"Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri)," ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).