Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi kebocoran data setelah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor.

Menurut Budi, Kemkominfo telah menyurati Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, untuk melakukan klarifikasi.

Baca juga: Menkominfo: Pemerintah Amerika Berkomitmen Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

"Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," kata Budi, kepada wartawan pada Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, upaya mitigasi ini dilakukan dengan berkoordinasi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian.

"Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI," ujar Budi.

Baca juga: Usai Bertemu Menkominfo, Anindya Bakrie Sambangi Kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Adapun, Jokowi telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP di brenchmarket.

"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Presiden dua periode itu menuturkan bahwa pembobolan data masyarakat juga terjadi di negara lain. 

Jokowi menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.

"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujar Jokowi.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya. 

Dia menuliskan, "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah," tulis akun Teguh, @secgron.

Dalam tangkapan layan di forum jual beli data hasil peretasan, akun anonim tersebut bernama Bjorka. Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada.

Di dalam sampel tersebut, menurut Teguh, tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.

Misalnya, terdapat nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, Farchan Noor Rachman, Pratikno, Erick Thohir, Muhadjir Effendy, serta nama-nama lain.

Baca juga: Menkominfo: Penyebaran Informasi Dini Bencana Lewat Jaringan TV Digital

Diketahui, dalam tangkapan layar tersebut juga tertulis situs BreachForum dengan user bernama Bjorka. 

"Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna," tulis Bjorka dalam tangkapan layar tersebut.