Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu.

Dekalarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, dan tiga Wakil Ketua BKSAP DPR RI, yakni Gilang Dhiela Fararez, Putu Supadma Rudana, dan Sukamta.

Penandatanganan berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu digelar di Sentul, Jawa Barat, Minggu (29/9/2024).

Fadli mengungkapkan pendirian Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu telah direncanakan sejak tiga tahun yang lalu.

"Kami mendeklarasikan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu, karena setelah tiga tahun perjalanan melakukan sosialisasi dan kita menyerap aspirasi, baik di dalam negeri maupun ke beberapa parlemen yang menggunakan berbahasa Melayu Indonesia itu," ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa sejumlah negara di Asia Tenggara (ASEAN) mendukung didieklarasikannya Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu.

Di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste dan Thailand.

"Kami akhirnya sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu," ucapnya.

"Didukung oleh Parlemen Malaysia, Brunei, Timor Leste, dan juga Thailand, dan juga beberapa dari parlemen negara-negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon berharap Bahasa Indonesia-Melayu dapat menjadi bahasa kerja ASEAN selain bahasa Inggris dan lebih diakui dalam forum internasional.

Sehingga memperkuat identitas budaya dan mempererat geopolitik kawasan, serta hubungan antarbangsa di Asia Tenggara dan dunia.

Laporan Kinerja BKSPA DPR

Pada momen itu, BKSAP DPR juga meluncurkan buku-buku yang isinya pertanggungjawaban kinerja masa 2019-2024.

Baca juga: Pimpinan BKSAP: Forum IPPP Penting Eratkan Kerjasama Parlemen Indonesia-Negara Kepulauan Pasifik

Di antaranya persoalan diplomasi parlemen, persoalan Myanmar hingga Palestina.

"Juga penyerapan berbagai aspirasi masyarakat dan FGD di dalam negeri, ya pertemuan-pertemuan dengan kalangan perguruan tinggi, NGO, dan civil society, dan juga dengan pemerintah, gubernur ya, dengan bupati, wali kota, dan lain-lain," pungkasnya.