Setuju dengan Usulan Pembubaran Kementerian BUMN, Pengamat: Kerap Dimanfaatkan untuk Politik
Pengamat politik ekonomi Indonesia, Ichsanudin Noorsy, setuju dengan usulan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Febri Prasetyo
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik ekonomi Indonesia, Ichsanudin Noorsy, setuju dengan usulan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya Kementerian BUMN selama ini lebih banyak digunakan sebagai alat politik hingga urusan sepak bola tanah air, terlebih pada era kepemimpinan Erick Thohir yang juga merupakan Ketua PSSI.
Ichsanudin mengatakan dirinya sudah pernah mengusulkan adanya Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara.
"Sejak 2005 saya menggagas didirikannya Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara. Salah satu tujuannya adalah untuk membedakan antara wilayah (entitas) politik dan wilayah (entitas) bisnis," kata Ichsanudin kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).
Ia mengakui menteri sebagai wakil pemegang saham BUMN punya keleluasaan untuk menunjuk seseorang sebagai komisaris atau direksi. Namun yang jadi soal adalah apakah penunjukan itu didasarkan pada ukuran akademik, subjektif atau objektif.
Ichsanudin kemudian mencontohkan ketika salah satu pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia, Ragnar Oratmangoen dipilih sebagai Brand Ambassador Bank Syariah Indonesia. Ia mempertanyakan rekam jejak Ragnar yang terkait bidang tersebut, sehingga dipilih sebagai brand ambassador.
"Ketika seseorang dinyatakan sebagai ambasador, pertanyaan besarnya, dia sudah punya prestasi apa di bidang itu? Ada nggak jejak, rekam jejak yang menunjukkan dia punya prestasi di bidang itu. Sehingga dia dijadikan ambasador? Nah, ini keputusan politik atau keputusan karier, gitu loh," kata Ichsanudin.
Berkenaan dengan itu, Ichsanudin menilai Erick Thohir selaku Menteri BUMN lebih banyak bermain politik daripada menyelesaikan urusan ekonomi dan bisnis di tubuh BUMN.
"Di satu sisi memang ada kelihatan peningkatan aset pada BUMN. Tapi pada saat yang sama, dia ngebebanin APBN kayak gimana? Kan gitu ngukur-ngukurnya, begitu juga ketika kita bilang udah ngebebanin APBN lewat Penyertaan Modal Negara yang utangnya juga luar biasa," kata dia.
