Pemerintahan Prabowo 5 Tahun ke Depan Hampir Tanpa Oposisi, Civil Society Harus Kritis
Tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI periode 2024-2029.
Sebab, tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tujuh fraksi itu di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Satu-satunya fraksi yang belum memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP.
Namun, PDIP juga diperkirakan akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Terlebih, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung, maka tak ada lagi oposisi pemerintah di DPR.
Menurut Adi, 100 persen kekuatan politik di parlemen akan tegak lurus dengan semua kebijakan politik pemerintah.
"Suara-suara kritis dari parlemen sebagai penyeimbang bisa dipastikan tak akan ada lagi," kata Adi, kepada Tribunnews.com pada Jumat (11/10/2024).
Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Ingin Ada Oposisi Kuat di DPR Untuk Kontrol Pemerintahan Prabowo
Adi menjelaskan, sekalipun PDIP tak merapat ke Pemerintahan Prabowo, oposisi di DPR pun tidak signifikan.
"Karena 84 persen KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus itu menguasai kekuatan Poltik parlemen," ujarnya.
Apalagi, kata dia, selama ini DPR selalu menggunakan mekanisme voting dalam mengambil sebuah keputusan.
Sebagai partai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu, PDIP menempati urutan pertama dengan total 110 kursi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.