TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sudah lama memantau calon yang akan dijadikan menteri dalam kabinetnya.

Hal ini disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan awak media terkait apakah dirinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon-calon menterinya.

Pemantauan ini sudah lama dilakukan karena sebagian menteri Prabowo nantinya juga merupakan sosok-sosok yang pernah bertugas dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Sebagian juga kita sudah pantau lama," kata Prabowo setelah menerima kedatangan pimpinan pengurus PKS di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).

"Dan saya katakan kan saya sudah jadi bagian kabinet Indonesia Maju, saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, memang menteri yang saya lihat banyak yang kapabel banyak yang profesional."

"Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak (lakukan) di depan media, tapi sudah dilaksanakan," lanjutnya. 

Namun, Prabowo mengakui pimpinan parpol koalisi juga mengirimkan sejumlah nama kadernya untuk menjadi menteri.

Nama yang diajukan itu juga dianggap banyak yang bagus dan kapabel.

"Tentunya kita berkoalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama kita pelajari, latarbelakang. Dan saya harus akui banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel dan juga sebagian juga kita sudah pantau lama," jelasnya.

Gerindra Sebut Ada Sekitar 46 Kementerian

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kementerian pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berjumlah sekitar 46 pos. 

Namun, jumlah itu masih akan kembali dikalkulasi dan difinalisasi. 

Baca juga: Golkar Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Demokratis

Hal itu disampaikan Dasco saat ditanya mengenai kebenaran jumlah 46 pos kementerian.

"Jadi begini saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa."

"Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada, pas sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jumat (11/10/2024).