Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Hadapi Tantangan Besar, Bakal Sia-sia?

Memberikan makanan bergizi gratis tanpa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat akan sia-sia. 

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Hadapi Tantangan Besar, Bakal Sia-sia?
TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SD N Tugu pada Jumat (26/7/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Alifudin, menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program kerja Presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki sejumlah tantangan, apa saja?

Alifudin menilai MBG memerlukan perencanaan yang lebih matang dan pendekatan yang lebih holistik. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar implementasinya lebih tepat sasaran dan efektif diantaranya. 

Pertama, ketepatan sasaran program.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, BKKBN Siap Kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional

"Saya mengkritisi bahwa program ini mungkin menghadapi tantangan besar dalam hal pendistribusian. Menurut saya Program seperti ini harus memiliki target yang jelas," ujar Alifudin kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Jika tidak direncanakan dengan baik, katanya, ada risiko bahwa makanan bergizi ini justru tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di daerah-daerah terpencil dan kelompok rentan.

Berita Rekomendasi

"Dan juga pemerintah harus memastikan sistem pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan bantuan," katanya.

Kedua, lanjut Alifudin, potensi pemborosan anggaran. 

Alifudin mengingatkan bahwa meskipun program ini tampak bermanfaat, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati.

Dia juga menegaskan bahwa dalam skala nasional, program seperti ini memerlukan dana yang sangat besar. 

Tanpa adanya pengawasan yang ketat, tentunya ada potensi pemborosan anggaran atau distribusi yang tidak efisien.

"Saya meminta adanya transparansi dalam alokasi anggaran dan mekanisme pengawasan yang kuat," ucap Alifudin.

Ketiga, imbuhnya, sustainabilitas program. 

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas