TRIBUNNEWS.COM - Berikut respons sejumlah partai politik (parpol) soal isu jatah kursi menteri pada pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Partai Golkar diisukan akan mendapatkan tujuh jatah kursi menteri. Merespons hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu.

Bahlil hanya mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, dirinya mengikhlaskan kader Golkar menjadi menteri Prabowo apabila memang dinilai layak dan mempunyai kapabilitas.

"Ya kalau menganggap itu layak dan pantas untuk kemudian mengabdi, membantu Bapak Presiden Prabowo, ya, kami ikhlaskan. Semakin banyak, semakin baik," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Meski begitu, Bahlil mengaku menyerahkan pemilihan menteri kepada Prabowo Subianto, termasuk isu dirinya kembali masuk ke kabinet.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, juga berbicara mengenai jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto.

Di mana beredar kabar partai politik (parpol) pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu akan memperoleh dua kursi menteri.

Menurut Jazilul, perihal menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih.

Ia berujar, pada prinsipnya PKB mengikuti aja apa yang dimandatkan kepadanya.

Baca juga: Hilirisasi Mesin Pertumbuhan Ekonomi RI, Menteri Bahlil: Kalau Mampu Eksekusi Bisa Menambah 2 Persen

"Itu (jatah kursi) haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu (apakah dua kursi atau tidak), ikut saja kita," kata Jazilul kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan, kursi menteri saat ini tak terlalu menjadi fokus PKB.

Jazilul menegaskan, komitmen PKB ialah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto supaya sukses nanti.