Ia mengatakan kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Ia mencontohkan misalnya Kejaksaan dan Kepolisian. "Dan KPK itu tidak. Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," kata dia.

Yusril mengatakan pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua tersebut telah didiskusikan sejak lama. Hal tersebut, kata dia, telah didiskusikan oleh tim. Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi soal itu.

Yusril mengaku tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya. Hal itu, kata dia, karena ia pernah menangani kementerian yang serupa. "Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM periode 2001 - 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Yusril sendiri sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu. Sehingga, kata dia, kemarin ia hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru.

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan saat pertemuan dengan Prabowo ia diminta untuk membantu tugasnya presiden dalam pemerintahan ke depan. Namun demikian, ia belum mengetahui lebih rinci soal tugas tersebut.

 "Ya paling tidak, Pak Prabowo kan sudah lama ini, ingin kita tidak punya waktu yang panjang. Waktunya pendek kan agar kita swasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

"Bidangnya nanti yang Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," sambung dia.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo ia diberi amanah untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah.

Nantinya, kata dia, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi dua wakil menteri. Namun, ia mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut. 

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," kata dia. "Beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 45," sambung dia.

Abdul Mu'ti mengatakan juga telah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," kata dia.

Abdul Mu'ti mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang saat ini ada. Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia. "Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk menbangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia.