Diharapkan, AESIA menjadi teknologi perpanjangan tangan untuk mewujudkan optimalisasi aset negara di seluruh pengguna barang milik negara agar semakin mendatangkan manfaat bagi penguatan fiskal. Terobosan LMAN melalui platform AESIA berhasil menjalin kerjasama dengan 16 mitra dan Close Deal Transaction (CDT) untuk 6 aset LMAN dan 3 aset mitra dengan total senilai Rp6,5 miliar.

Salah satu mitra kerjasama LMAN dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, “Sangat membantu ya (AESIA), untuk menjaring calon penyewa yang "legit", karena kebetulan tempat yg sebelumnya masih kosong itu menurut kami cukup bagus jadi penyewanya harus juga yg bagus gitu. AESIA mampu menjaring penyewa-penyewa yang bagus, terbukti saat ini aset kami sudah dikerjasamakan dengan penyewa dan turut mendorong pergerakan ekonomi."

Diharapkan, AESIA dapat terus mewujudkan sinergi optimalisasi aset, sehingga dampak dari pemanfaatan aset negara akan terus dirasakan secara nyata, dan meminimalisir biaya dan opportunity lost dari aset yang mangkrak.

Baca juga: Jadi Motor Penggerak Pembangunan Desa, Kemenkeu Catatkan Perkembangan 10 Tahun Program Dana Desa

Kontribusi bagi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Negeri

LMAN juga hadir menjadi bagian dari akselerasi pembangunan infrastruktur, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di satu dekade ini. LMAN menjadi lembaga yang melaksanakan pendanaan uang ganti rugi pembebasan lahan dari APBN.

Melalui peran ini, LMAN turut serta membangun peradaban dan kesejahteraan masyarakat, karena infrastruktur adalah salah satu simbol kemajuan bangsa. Salah satu elemen penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah ketersediaan lahan.

Dari 2017 hingga 11 Oktober 2024, LMAN telah menggulirkan pendanaan pengadaan lahan dari APBN sebesar Rp134,57 triliun untuk 126 PSN yang terdiri dari sektor jalan tol, bendungan dan sektor sumber daya air lainnya, jalan kereta api, pelabuhan dan dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Realisasi terbesar adalah jalan tol sebesar Rp112,23 triliun, disusul oleh bendungan sebesar Rp14,50 triliun. Sedangkan untuk mendukung pembangunan IKN, LMAN telah merealisasikan sebesar Rp2,86 triliun untuk pendanaan lahan jalan tol, jalan akses non tol, serta pembangunan kawasan inti IKN.

Pendanaan lahan bukan hanya bicara soal ganti rugi, namun juga peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, serta menggulirkan dampak berganda dari peningkatan konektivitas, sumber daya air, maupun percepatan peredaran barang dan jasa dari adanya pembangunan infrastruktur.

Dalam sebuah kunjungan, LMAN bertemu dengan salah satu warga penerima uang ganti rugi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Donata Duka, seorang Ibu berpembawaan sederhana, penerima uang ganti rugi pembangunan Bendungan Napun Gete.

Ia menuturkan, “Uang ganti ini saya gunakan untuk membangun tempat tinggal yang lebih baik, dan membiayai sekolah 3 anak saya, salah satunya biaya pendidikan di Brimob, dan saat ini sudah bekerja di Jakarta.”

Pada kesempatan terpisah, LMAN juga menemui salah satu warga yang lahannya terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo-Kulonprogo dengan nilai ganti sebesar Rp1,6 miliar. Ia juga menuturkan bahwa uang ganti tersebut digunakan kembali untuk membangun tempat tinggal, dan juga usaha indekos, agar uang tersebut tetap produktif dan menghasilkan pendapatan guna menopang kehidupan ekonominya.

Pembangunan infrastruktur sekaligus wujud dari peran APBN dalam memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pergerakan perekonomian. Dalam menjalankan percepatan pembangunan infratruktur, LMAN juga bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah dan masyarakat itu sendiri.

Inovasi, resiliensi dan sinergi kolaborasi menjadi kunci bagi tercapainya target-target strategis. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang diikuti dengan semangat untuk terus menggulirkan manfaat, senantiasa menjadi ruh bagi capaian kerja LMAN dalam mengabdi sewindu, sebagai bagian dari 10 tahun kerja pemerintahan.