TRIBUNNEWS.COM - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dalam sidang doktoral terbuka yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (16/10/2024).

Pengumuman kelulusan itu disampaikan Guru Besar SKSG UI sekaligus ketua sidang, I Ketut Surajaya di Gedung Makara Art Center, Kampus UI, Depok.

"Maka, berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketut dikutip dari YouTube Universitas Indonesia.

Adapun Bahlil dinyatakan lulus berkat disertasi miliknya yang bertajuk 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus promotor sidang, Candra Wijaya, topik disertasi dari Bahlil begitu penting karena berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah nikel.

Candra juga menilai hasil penelitian Bahlil dapat menjadi peringatan kepada pemerintah agar tidak menjadikan Indonesia justru seakan menerima 'kutukan' buntut kekayaan SDA yang dimiliki.

"Jangan sampai menjadi negara yang gagal karena mengalami kutukan sumber daya alam," tuturnya.

Selain itu, Candra turut memuji disertasi Bahlil yang menyoroti penurunan industri manufaktur di Indonesia dalam dua tahun terakhir dan mempengaruhi produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, Bahlil juga dipuji karena menjadikan rumusan masalah terkait Indonesia yang masih masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atau middle-income trap.

Baca juga: Bahas Hilirisasi saat Sidang Doktor, Bahlil: Ini Keberanian Jokowi dan Menterinya yang Nakal

Dengan rumusan masalah tersebut, Candra menuturkan Bahlil melakukan penelitian terkait dampak hilirisasi nikel untuk menaikan ekonomi Indonesia.

Namun, nyatanya, hasil penelitian Bahlil menunjukkan kebijakan hilirisasi nikel belum berdampak kepada masyarakat sekitar meski telah menaikkan pendapatan negara.

"Doktor Bahlil, dalam penelitiannya, menemukan bahwa hilirisasi nikel yang telah dilakukan ternyata masih belum berkeadilan dan berkelanjutan," jelas Candra.

Candra menuturkan disertasi Bahlil diharapkan mampu menjadi evaluasi pemerintah terkait kebijakan hilirisasi nikel dari sisi ekonomi hingga sosial.

Evaluasi itu, sambungnya, semata-mata demi mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan.