Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).

Bahlil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” dalam Sidang Promosi Doktor yang berlangsung di Makara Art Center (MAC) UI.

Gelar doktor terhadap Bahlil menjadi sorotan karena hanya didapatkan dalam studi selama 1 tahun 8 bulan atau 3 semester.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia mengatakan Bahlil telah masuk program doktoral di UI sejak 2022 dan mengambil jalur riset.

"Pak Bahlil tercatat sebagai mahasiswa SKSG tahun 2022, beliau mengambil jalur riset," ujar Amelita saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2024).

Dirinya mengungkapkan masa studi mahasiswa program doktor jalur riset yang ditempuh Bahlil sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI.

"Pasal 14 menyebutkan bahwa Program Doktor dirancang untuk 6 (enam) semester, dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester," jelasnya.

Seperti diketahui, sidang tersebut diketuai oleh Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A., dengan Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. sebagai promotor, serta Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., dan Athor Subroto, Ph.D sebagai ko-promotor.

Tim penguji terdiri dari para ahli seperti Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Turut hadir pada sidang tersebut sejumlah pejabat tinggi, akademisi, dan tokoh industri yang memberikan apresiasi atas pencapaian Bahlil dalam menempuh pendidikan doktor di SKSG UI. 

Bahlil Bahas Hilirisasi

Dalam pemaparannya, Bahlil  membahas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hilirisasi.

Mulanya, Bahlil menyebut belum ada institusi negara dimanapun yang mewujudkan kebijakan hilirisasi.

Dia pun menegaskan sebenarnya kebijakan hilirisasi adalah suatu hal yang pasti akan dilakukan.

Namun, sambungnya, belum ada desain kebijakan pasti yang bisa dijadikan rujukan.

"Saya bingung, jadi ini apa yang saya kerjakan lima tahun ini di kabinet, hilirisasi itu sebenarnya tiba saat suatu hari bakal, belum ada by design," jelasnya dikutip dari YouTube Universitas Indonesia.

Bahlil pun lantas memuji keberanian Jokowi dengan mengambil kebijakan hilirasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan dibantu oleh menteri-menteri yang berkaitan di kabinetnya.

Dia juga menegaskan belum ada institusi negara manapun yang menerapkan kebijakan hilirisasi SDA layaknya Jokowi.

"Tunjukkan kepada saya, institusi negara apa sekarang yang dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan hilirisasi."

"Ini cuma keberanian leadership dari Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang agak 'nakal', termasuk saya," katanya.

Bahlil lalu menegaskan dengan adanya disertasi doktoral yang dibuatnya, maka dia berharap agar kebijakan hilirisasi di Indonesia dilakukan secara akademis.

Terkait disertasinya ini, mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu telah meneliti beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Inggris.

Dia lantas mengambil contoh kebijakan Inggris yang melarang ekspor wol pada abad ke-16 sehingga membuat negara tersebut menjadi industri tekstil yang berkembang.

"Di Korea, ini (hilirisasi) ditangani oleh Menteri Bappenas-nya. Tapi, dia diberikan kewenangannya untuk memberikan insentif, termasuk pembiayaan," jelas Bahlil.

 
Namun, Bahlil menilai, untuk saat ini, hilirisasi di Indonesia masih memiliki permasalahan.

Salah satunya terkait pembiayaan di mana ketika anggaran sudah tidak ada, maka perusahaan bingung mencari bantuan.

Lantas, dia berharap agar insentif kepada perusahaan terkait hilirisasi dapat dijadikan kebijakan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Tapi sekarang nggak apa-apa karena ada Pak Prabowo yang akan kita mengadu," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil berharap agar kebijakan hilirisasi langsung dieksekusi dan dipimpin oleh Presiden RI.

Dia tidak ingin ada monopoli di daerah terkait kebijakan hilirisasi ini.

"Ini adalah contoh dan harus bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Ndak boleh ada presiden-presiden kecil, dia langsung biar apa? Deretnya langsung dan langsung dieksekusi," tuturnya.