VIDEO Hari Kerja Terakhir: Momen Retno Perpisahan di Kemenlu & Gus Yaqut Angkut Barang dari Kemenag
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpamitan
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Jumat (18/10/2024) merupakan hari kerja terakhir bagi para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju.
Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober seiring dengan akan dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Jokowi menggelar makan siang bersama Wakil Presiden dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana Jakarta pada Jumat, (18/10/2024).
Sebelum itu terlihat dua menteri Jokowi, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berpamitan terlebih dulu dengan para jajaran di kementerian masing-masing di hari kerja terakhir pagi tadi.
Hari Kerja Terakhir Retno Marsudi
Retno Marsudi sudah dua periode menjadi Menlu di era pemerintahan Presiden Ketujuh Jokowi.
Retno Marsudi menjabat sebagai Menlu RI sejak 27 Oktober 2014 pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.
Pada periode kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin, Retno Marsudi kembali dipercaya sebagai Menlu hingga akhir kepemimpinan Jokowi.
Namun pada pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Retno Marsudi dipastikan tak lagi menduduki kursi Menlu.
Hal ini karena Retno Marsudi ditunjuk oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air.
Retno Marsudi akan efektif menjabat per 1 November 2024.
Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air ini mengemban tugas dalam upaya memastikan masa depan terkait isu air, dengan mengadvokasi kerja sama politik, ekonomi, dan sosial budaya di semua tingkatan.
Utusan Khusus ini juga berperan meningkatkan kerja sama dan sinergi internasional di antara berbagai isu soal air, dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target.
Selain juga menjadikan masalah air sebagai agenda politik utama baik di dalam maupun di luar PBB, memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia, dan mendorong pemenuhan target air demi tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia.
