KPK Sebut Prabowo Bawa Harapan Baru dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
KPK sebut Prabowo Subianto akan bawa harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK bakal dukung visi misa Prabowo 5 tahun ke depan.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Prabowo Subianto akan membawa harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaganya akan mendukung agar visi-misi Prabowo dalam lima tahun ke depan untuk memberantas korupsi di Tanah Air bisa tercapai.
"Ini membawa harapan baru, karena korupsi memang sudah menjadi masalah sistemik, masif bahkan terstruktur dari pusat sampai ke bawah," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).
Di sisi lain, Ghufron menyebut memberantas korupsi bukan hanya dilihat dari segi penindakan.
Sebab, melakukan mitigasi supaya tidak terdapat celah untuk melakukan korupsi menjadi lebih penting.
"Sesungguhnya antikorupsi adalah memastikan agar visi-misi sebagaimana disampaikan oleh presiden maupun wapres, tercapai hanya jika dilaksanakan dengan juga memitigasi atau mencegah adanya korupsi," kata Ghufron.
"Karena itu, harapan bahwa beliau akan mengatasi secara sistemik artinya melalui proses pencegahan dari tata kelola pemerintahan dan pengelolaan uang negara yang dilandasi semangat antikorupsi itu memberi harapan," imbuhnya.
Dalam pidatonya usai dilantik sebagai presiden RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024), Prabowo Subianto menyinggung masih banyaknya korupsi di Indonesia.
"Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan, korupsi di negara kita," tutur Prabowo dalam pidatonya.
Baca juga: Saat Pertama Kali Dilantik Jadi Presiden Menteri Perempuan Jokowi Lebih Banyak Ketimbang Prabowo
Prabowo mengatakan, hal ini dapat membahayakan masa depan generasi anak dan cucu-cucu di Tanah Air.
Dia juga menyingung masih banyak penyimpangan dan kebocoran APBN yang terjadi.
"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.